Suara.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Agil Oktaryal mengatakan ada beberapa langkah hukum yang bisa dilakukan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang dinonaktifkan.
"Karena patut diduga bentuk diskriminasi terhadap pegawai ini adalah bentuk pelanggaran HAM serius. Sebab, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dengan soal yang demikian jelas melanggar hak mendapatkan pekerjaan tanpa membedakan suku, agama, golongan, termasuk kepercayaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kata Agil dalam rilis, hari ini.
Langkah yang bisa ditempuh, di antaranya pegawai KPK melaporkkan para pimpinan KPK ke Komnas HAM.
Langkah berikutnya, pegawai KPK mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung.
"Melakukan JR Perkom (peraturan komisi) 1/2021 ke MA. Pegawai memiliki legal standing yang sudah pasti diterima untuk men-JR perkom ini karena bertentangan dengan undang-undang, asas umum pemerintahan yang baik, putusan MK, dan UUD 1945. Sebab Perkom ini sangat potensial dibatalkan," kata dia.
Kemudian bisa mengambil langkah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar membatalkan dan mengembalikan status 75 pegawai KPK.
