Infografis
“Tetep kalau di lapangan, orang di lapangan kan beda lagi gitu kan. Harus ada koordinasi dari yang terbawah, RT, RW, kelurahan sampai kecamatan. Orang-orang yang di lingkungan setempat.”
Terminologi “koordinasi” dengan perangkat pemerintahan terkecil membangkitkan rasa penasaran. Apakah benar sebatas pemberitahuan atau sebenarnya itu modus operandi untuk pungutan liar.
Saya tanyakan kepada Luther dan dia menjelaskan, tak sepenuhnya benar kalau koordinasi dengan RT/RW dianggap cuma pemberitahuan, sebab realitas yang dialaminya, “Bisa berupa uang, bisa berupa macam-macam.” (Tidak bermaksud menggeneralisir semua RT/RW minta jatah).
Nilai dan bentuk koordinasi berbeda-beda setiap wilayah yang dilewati proyek, semuanya tergantung kehendak oknum.
Misalnya RT sedang membangun pos ronda, mau tak mau kontraktor harus mengeluarkan anggaran untuk membelikan semen atau material jenis lainnya. Kalau misalnya momentumnya sedang perayaan 17 Agustus, maka mereka harus menyumbang untuk membantu penyelenggaraan acara.
Apalagi untuk wilayah-wilayah yang masuk kategori elite, biasanya biaya koordinasi bisa sangat mahal.
Akan tetapi selama permintaan biaya koordinasi masih dalam batas sewajarnya dan bisa dinegosiasikan, perusahaan akan memenuhinya, apalagi perusahaan punya kepentingan untuk mengamankan pengerjaan proyek dari berbagai macam gangguan sehingga target penyelesaian tercapai.
“Koordinasi untuk menjaga kelancaran proyek, karena banyak warga mereka, takutnya ada komplain atau ada apa-apa pada saat kerja. Nah di situlah mereka yang akan menaungi lingkungannya.”
Dipalak ormas dan LSM
Baca Juga: Kisah Penjaga Makam: Menjawab Apa Saja yang Terjadi di Kuburan
Jangan pernah mengira setelah mengeluarkan biaya koordinasi untuk oknum perangkat RT, RW, kelurahan/desa, atau kecamatan, proyek pengerjaan jaringan lantas aman karena bakal mendapatkan perlindungan dari perangkat pemerintahan tingkat bawah itu.
