Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mendapat tekanan baru untuk mengizinkan parlemen berkumpul kembali setelah penangguhan demokrasi pada bulan Januari lalu.
Menyadur Bloomberg Kamis (27/05), ia dianggap gagal mengatasi wabah Covid-19 di tengah meningkatnya kemarahan publik. Keraguan warga terhadap vaksin adalah salah satu indikator hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Melalui Twitter, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azalina Othman Said menyebut ketidakpercayaan publik harus ditangani dengan debat publik melalui parlemen.
"Saat warga terputus dan marah, jangan harap bersyukur, mengingat Covid-19 akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang, kami tidak dapat berada dalam keadaan darurat selamanya."
"Apakah kita tetap menjadi satu-satunya negara di dunia yang melumpuhkan parlemen pada saat krisis?" tulisnya di Twitter, Kamis.
Azalina merujuk pada pergolakan politik Malaysia sejak tahun lalu, ketika mantan perdana menteri tiba-tiba turun dan berbagai faksi berebut kekuasaan.
“Tidak ada pemilihan umum yang harus diadakan, melainkan pemerintahan darurat sementara dengan kabinet darurat yang dibentuk, dengan perwakilan dari semua partai politik,” tulis Azalina.
Namun, penangguhan parlemen telah melumpuhkan demokrasi dan kapasitas pejabat pemerintah untuk menanggapi kekhawatiran anggota parlemen, kata Azalina.
Dia mengusulkan agar badan legislatif diizinkan untuk berkumpul kembali tanpa mosi percaya didengar, untuk "meminimalkan drama yang tidak beralasan".
Sementara itu, Muhyiddin mengatakan pada hari Minggu bahwa dia senang dikritik selama masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi Covid dengan mengikuti protokol.
"Mereka bisa memanggil saya perdana menteri bodoh, tidak apa-apa," katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi RTM milik negara.
"Saya tahu betapa sulitnya mengelola. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama."
TERPOPULER
