Infografis
Bila sial, ia pun terpaksa puasa bisa sampai dua atau tiga hari. “Kalau dak ada itulah kadang dua hari baru nyicip makan. Kadang tiga hari baru nyicip makan,” kata Prabung. Itu pun kalau ada bantuan beras dari perusahaan.
Sulitnya ketersediaan pangan ini dipengaruhi hutan wilayah jelajah Orang Rimba semakin menyempit. Meski mereka sudah tinggal di permukiman yang dibangun dinas sosial, mereka tetap mengandalkan hutan sebagai sumber pangan.
Dulu, sebelum banyak muncul perkebunan sawit dan daerah transmigrasi, wilayah sekitar hutan Bukit Duabelas adalah hutan yang jadi sumber penghidupan Orang Rimba. Sekarang wilayah itu 60.500 hektar sudah menjadi Taman Nasional, sementara di pinggirnya sudah digerogoti kebun milik warga.
“Dulunya makanan masih banyak, hutannya masih luas, kalau sekarang ini sudah sulit, susah cari makanan karena banyak PT-PT (Perseroan terbatas) yang masuk, banyak trans-trans (transmigrasi) yang masuk,” kata Prabung.
Hewan buruan pun semakin berkurang sebab sumber makanan mereka di hutan juga sudah tidak ada. Kini Orang Rimba justru berhadapan dengan hama tanaman seperti monyet, landak, babi yang merusak ladang seperti yang diceritakan Prabung.
Saat saya datang ke sana, sudah ada juga Orang Rimba yang membuka hutan untuk tanam sawit dan ubi. Sementara banyak juga kebun karet yang sudah tidak diurus karena kurang menghasilkan.
Sementara itu bantuan beras dari pemerintah justru lebih rumit untuk didapatkan. Rombong Tumenggung Aprizal di Singosari misalnya, sudah empat bulan ini tidak menerima bantuan sosial pangan (BSP). Penyebabnya adalah data KTP yang sering tidak sinkron antara Dinas Sosial dan Dukcapil.
Aprizal mengaku telah menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga pada pemerintah desa dan dinas sosial. “Dari bulan 1-5 ini belum dapat (bantuan), tertunda-tunda terus. Alasan pada data, katanya ada yang salah.”
Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menemukan 972 data keluarga penerima manfaat untuk bantuan sosial pangan (BSP) suku anak dalam tahun 2021 terekam ganda. Sebanyak 551 diantaranya di Sarolangun, 176 di Merangin, 166 di Tebo, 52 di Tanjung Jabung Barat, 19 di Batang Hari dan 8 di Kabupaten Bungo.
Baca Juga: Menempuh Jalan Pikukuh, Cara Warga Adat Baduy Bebas dari Covid-19
“Makanya kita tidak berani mengeluarkan bantuan,” kata Usup Suryana, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Dinas Sosial Provinsi Jambi.
Alih-alih segera menyelesaikan masalah itu, Usup terkesan menyalahkan Orang Rimba yang hidup nomaden. “Jadi pindah di sana didata, pindah sini didata, jadi double,” katanya.
Makin Banyak Penyakit
Wabah Covid-19 membuat ingatan Tarib kembali pada kejadian tahun 1972, di mana gelabah—wabah—merenggut nyawa puluhan Orang Rimba rombong Tumenggung Kecik di wilayah Selanten, kabupaten Tebo. Sebanyak 32 orang mati dalam sehari akibat memacak-macako pinggan, wabah penyakit yang ditandai dengan piring pecah.
“Tup-tup piring itu bersantuk (beradu) orang itu mati, tinggal 6 orang dari 38 orang satu kelompok itu. Sekali kena itu habis, kalau pinggan (piring) itu pecah manusianya mati, itu. Itu rajanya penyakit tertinggi yang pernah terjadi,” kata Tarib.
Wabah itu masih misterius, belum ada penjelasan lebih lanjut dari berbagai pihak. Rombong Orang Rimba lain, antropolog dan juga Warsi, sebuah lembaga yang turut mendampingi masyarakat adat di Jambi, juga tidak mengetahui soal wabah itu.
