REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto secara blak-blakan menyinggung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan julukan bapak bansos. Namun Demokrat tak tinggal diam kemudian memberikan responsnya.
Awalnya Hasto berbicara soal perjanjian batu tulis antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kala berpasangan di Pilpres 2009 silam. Menurutnya perjanjian itu telah kandas pasca pasangan calon tersebut kalah dari SBY-Budiono di 2009.
Hasto kemudian menyinggung soal kekalahan Megawati dari SBY dua kali pada 2004 dan 2009 di ajang Pilpres. Ia menilai kala itu kemenangan SBY banyak manipulasinya. Hasto mengaku menjadi saksi kala SBY disebut telah melakukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).
Lebih lanjut Hasto menyampaikan, manipulasi DPT tersebut kemudian dijadikan politisasi bansos oleh SBY ala Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.
"Bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga satu ada yang menjuluki SBY itu 'Bapak Bansos Indonesia'. Karena memang penelitian Markus Mietzner itu menunjukkan bagaimana dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 ada dana sebesar USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos karena meniru strategi Thaksin politic populism," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Jumat lalu.
Mendengar Hasto menyinggung SBY dalam sebuah diskusi dengan menjuluki bapak bansos, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat angkat bicara.
Ocehan Hasto tersebut dianggap Demokrat sebagai bentuk kekecewaan semata lantaran Megawati dua kali tersungkur di dua Pilpres oleh SBY.
"Terkait dengan upaya pendiskreditan Hasto terhadap Pak SBY yang dijuluki sebagai Bapak Bansos kami pandang sebagai ekspresi kekecewaan karena pada masa itu dua kali berturut-turut kalah dalam Pemilu berhadapan dengan Pak SBY," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada Suara.com, Sabtu (29/5/2021).
Kamhar mengklaim, semua pihaknya yang mengerti tentang ekonomi pasti menilai kalau kebijakan bansos SBY kala itu sudah sangat tepat dilakukan.
"Kebijakan Pak SBY pada masa itu sangat tepat dengan memberi program Bansos dan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat yang kala itu terjadi krisis ekonomi global pada 2008 dan sebagai kompensasi atas kenaikan BBM sehingga perekonomian nasional tetap terjaga dan terus tumbuh," tandasnya.
TERPOPULER
