Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan tes Covid-19 massal terhadap guru dan murid pra-pembukaan sekolah.
Nadiem mengatakan, hal baik tersebut sulit terealisasi sebab kementeriannya tidak ada anggaran untuk menggelar test massal covid-19.
"Itu ide yang sangat baik, masalahnya cuma satu, anggarannya dari mana? Kalau kita mau menghitung-hitung kira-kira di otak saya kalau semua sekolah di tes dengan antigen, angka itu akan sangat tidak masuk akal, saya pengennya juga begitu, tapi dari sisi anggaran tentunya ada limitasi," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Mantan bos Go-Jek itu mengusulkan anggaran dari pemerintah daerah bisa menjadi solusi jika memang diperlukan tes covid-19 sebelum membuka sekolah tatap muka terbatas.
"Kita bisa mencari partisipasi dari pemda mungkin bisa jadi solusi yang dilakukan. Bisa saja dengan alokasi dengan pagukan dana bos, tapi nanti ada kepala sekolah yang bilang 'yang saya butuhkan bukan itu, saya butuh masker buat lindungi anak saya', ini situasi yang tidak mudah," jelasnya.
Selain itu, Nadiem juga berpandangan bahwa kewajiban testing, tracing, dan treatment ada di Satgas Covid-19 daerah setempat, sehingga anggarannya pun dari Satgas Covid-19, bukan Kemendikbudristek.
"Testing, tracing dan lain-lain itu sebenarnya di bawah satgas covid di daerah tersebut, jadi kalau terjadi penularan, itu ranahnya satgas covid, mau di mal, sekolah, ruang kerja, itu sama saja, tanggung jawab satgas covid," tutur Nadiem.
Nadiem menegaskan selama ini anggaran dana bos yang langsung ditransfer ke sekolah akan dikelola sendiri oleh sekolah untuk keperluan yang dibutuhkan, mulai dari honor guru hingga mempersiapkan prokes jelang sekolah tatap muka.
Baca Juga: Nadiem Makarim: Target Penyelesaian Vaksinasi Guru Mundur ke Agustus 2021
