Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, nilai Rp 1.760 triliun dengan skema utang luar negeri untuk membeli alat pertahanan dan keamanan alias alpalhankam belum bisa dipastikan kebenarannya.
Untuk diketahui, nilai tersebut beredar seiring bocornya dokumen rencana peraturan ppresiden untuk pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan alias alpalhankam dengan skema pinjaman dari luar negeri.
"Itu dokumen bersifat rahasia negara. Soal besaran dananya, belum tentu benar. Sebenarnya mudah mengeceknya. Komisi I DPR bisa bertanya ke Kementerian Pertahanan, atau Bappenas, apa benar besarnya segitu," kata Dasco, Snein (31/5/2021).
Besaran dana pengadaan senjata yang fantastis itu masih sebatas polemik, karena Kemenhan sendiri hingga kekinian belum melakukan pembelian.
"Sampai saat ini Pak Prabowo (Menteri Pertahanan) belum membeli alutsista. Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan melakukan negosiasi-negosiasi supaya agak mengurang," ujar Dasco.
Karena itu, kata Dasco, perlu melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi perihal skema pinjaman sebesar Rp1.760 triliun.
"Dari DPR nanti ada waktunya untuk itu. Komisi I memang sengaja akan membuat kepada menhan untuk melakukan klarifikasi," kata Dasco.
Penjelasan Kemenhan
Kemenhan membenarkan pihaknya tengah menyusun peraturan presiden untuk pemenuhan kebutuhan alpalhankam dengan skema pinjaman dari luar negeri. Namun, mereka meyakini hal tersebut tidak bakal membebankan anggaran negara.
Baca Juga: Draf Perpres Pengadaan Alutsista Bocor, Kemenhan: Kami Usut Pelakunya
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan, proses penyusunan perpres masih terus berjalan.
Pun dirinya membenarkan ada skema pinjaman untuk pengadaan alutsista sesuai draf perpres tersebut, tapi dengan catatan tidak akan menjadi beban negara.
"Memang ada (skema pinjaman) tapi dipastikan tidak akan beban keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon, Sabtu (30/5/2021).
Kata Rodon, nantinya negara-negara yang bakal memberikan pinjaman terhitung dengan tenor hingga 28 tahun dan bunganya kurang dari 1 persen.
Kendati demikian, Rodon tidak menyebut berapa jumlah pinjaman yang diajukan Kemhan untuk pemenuhan pengadaan alutsista.
Karena menurutnya, besaran pinjaman itu seharusnya menjadi rahasia negara apabila kalau sudah berbicara soal lingkup pertahanan.
Di lain sisi, Rodon mengungkapkan kalau modernisasi alutsista itu menjadi sebuah keniscayaan. Figur pertahanan negara itu harus modern serta kuat.
"Alutsista itu boleh tua tapi enggak boleh usang. Old but not obsolete," ucapnya.
"Bicara soal pertahanan itu berarti bicara teknologi, bicara soal hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk jaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dalam jangka lama."
