Suara.com - Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan tak terlena begitu saja setelah laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebab masih ada permasalahan yang muncul dalam laporan itu.
Salah satunya, kata Gembong, adalah pengelolaan aset daerah yang masih bermasalah. Sebab, banyak aset daerah yang belum juga tercatat dan terlantar sampai sekarang.
"PR yang paling menonjol saat ini soal aset dan PR pengelolaan aset itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kita kerjakan dengan baik ya Insya Allah menghasilkan yang baik untuk rakyat Jakarta," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (31/5/2021).
Menurut Gembong, pembenahan pengelolaan aset itu perlu keseriusan dari pejabat pemangku kebijakan. Apalagi, aset ini berkaitan dengan fasilitas yang harus dinikmati masyarakat.
"Karena Jakarta ingin menikmati aset yang dimiliki oleh rakyat. Jadi itu yang kita dorong ke pak gubernur. Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan aset ini," jelasnya.
Tak bisa dipungkiri, memang masalah pengelolaan aset ini berujung pada pengunduran diri Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono. Ia merasa tak mampu melaksanakan tugasnya yang saat ini kondisinya begitu pelik.
"Dia mengundurkan diri, alasannya karena merasa kurang berhasil," pungkasnya.
