Faisal Basri: Koruptor Semakin Vulgar dan Berani karena KPK Dilemahkan

Suara.com - Ahli Ekonomi Faisal Basri mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai kondisi korupsi Indonesia yang dinilai lebih gila dibandingkan zaman orde baru.

Melalui akun Twitter miliknya @faisalbasri, Faisal menyebut korupsi saat ini jauh lebih vulgar.

"Sepakat, pak Mahfud MD. Lebih vulgar," kata Faisal seperti dikutip Suara.com, Minggu (6/6/2021).

Faisal menilai, para koruptor saat ini semakin santai dalam beraksi karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dilemahkan.

"Koruptor semakin berani karena KPK telah dilemahkan," ucapnya.

Meski demikian, Faisal mengaku tak sepaham jika korupsi dikatakan sebagai dampak dari demokrasi.

Sebaliknya, korupsi terjadi akibat adanya kemerosotan demokrasi yang dibarengi dengan menurunnya indeks persepsi korupsi.

"Korupsi menggila bukan hasil dari demokrasi. Kemerosotan demokrasi beriringan dengan pemburukan indeks persepsi korupsi," paparnya.

Dalam cuitannya, Faisal Basri menitipkan pesan kepada Mahfud MD mengenai situasi demokrasi di Indonesia saat ini.

"Pak Mahfud MD, demokrasi kita sungguh mengalami kemunduran, antara lain dalam hal checks and balances, budaya politik dan pelemahan masyarakat sipil," tukasnya.

Korupsi Lebih Gila dari Zaman Orde Baru

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut aksi korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih gila dibandingkan dengan zaman Orde Baru dahulu.

Pernyataan itu pernah ia sampaikan pada 2017 jauh sebelum ia terpilih sebagai menteri. Hingga kini setelah menjadi birokrat, Mahfud MD mengaku tidak akan meralat pernyataannya itu.

"Saya katakan saya tidak akan meralat. Kenyataanya sekarang, hari ini, korupsi jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar atau jumlahnya, tapi meluas," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, pada era Orde Baru di masa kepemimpinan Soeharto aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) memang sangat banyak. Namun semua tindakan KKN tersebut dibuat secara terorganisir dengan baik.

Berbeda dengan sekarang dimana pemimpin di tiap level melakukan korupsi masing-masing.

"Zaman Orde Baru KKN banyak luar biasa, tapi enggak ada korupsi di level DPR, hakim enggak berani, gubernur, Pemda enggak berani. Dulu korupsi terkoordinir," jelasnya.

"Sekarang lihat ke DPR korupsi sendiri, MA hakim korupsi sendiri, MK, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri. Karena apa? Atas nama demokrasi," tuturnya.