Infografis
Suara.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berada di rentang 5,2-5,8 persen. Angka ini terbilang cukup berat, lantaran ancaman masih adanya Pandemi Covid-19 bisa jadi batu ganjalan.
Dalam rapat penetapan asumsi dasar dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, dalam mengupayakan capaian sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut DPR meminta pemerintah agar melakukan kebijakan dan program sebaik mungkin, terutama soal mendorong konsumsi masyarakat.
"Pemerintah agar mengupayakan melalui kebijakan dan program APBN 2022, antara lain untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan melindungi daya beli masyarakat yang tidak mampu," ucap Dolfie dalam rapat tersebut, Selasa (8/6/2021).
Selain itu, belanja pemerintah agar diarahkan untuk meningkatkan belanja yang berkualitas dan ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh rakyat di sektor-sektor produktif.
"Belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkat produktivitas lapangan usaha rakyat, dan memperkuat daya saing termasuk industri pengolahan," ucapnya.
Sementara itu, dalam meningkatkan Investasi, DPR menyarankan pemerintah agar segera mengefektifkan peran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Tak hanya itu, dalam ekspor impor, pemerintah agar melalui Kebijakan dan Program APBN untuk melindungi komoditas unggulan, khususnya pangan dari kebijakan impor agar tidak mendistorsi produktivitas dan kesejahteraan rakyat di bidang pangan.
"Pemerintah juga agar memperkuat industri berorientasi ekspor; serta memperkuat industri yang dapat mengganti bahan baku impor," katanya.
Asal tahu saja, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui asumsi dasar dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 yang diusulkan pemerintah.
Baca Juga: DPR Setujui Asumsi Dasar RAPBN 2022, Ini Rinciannya
Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.
