Suara.com - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al Araf menerangkan kalau persoalan kondisi kapal selam KRI Nanggala-402 bukan karena anggaran yang kurang. Akan tetapi, lebih kepada skala prioritasnya yang keliru.
"Saya melihat ada upaya melihat proses persoalan Nanggala itu seolah-olah salahnya adalah karena anggaran kurang. Padahal kalau kita lihat persoalan Nanggala, basis dasar problemnya bukan karena persoalan angggaran tapi skala prioritasnya yang salah," kata Al Araf dalam diskusi bertajuk Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun secara virtual, Rabu (9/6/2021).
Al Araf mengungkap kalau KRI Nanggala-402 mulai dikategorikan sebagai alutsista yang tidak layak pakai sejak 2007. Sehingga pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan antara membeli baru atau merawatnya dengan benar.
Pemerintah pun memilih untuk merawatnya meskipun dikatakan Al Araf caranya tidak tepat.
"Harusnya merawatnya di Jerman, ini merawatnya di Korea Selatan. Sehingga itu jadi problem," ujarnya.
Biaya perawatan yang digelontorkan pemerintah saat itu mencapai Rp 1 triliun dari 2009 sampai 2012. Padahal, perawatan itu juga memiliki waktu terbatas antara 5 hingga 10 tahun.
Sementara kalau pemerintah membeli kapal baru semisal harganya Rp 3 triliun dengan skema utang, masa usia pemakaiannya bisa sampai 25 atau 30 tahun.
"Artinya kalau pada saat itu Indonesia lebih memilih alat baru kapal selamnya sesungguhnya jauh lebih untung gitu loh ketimbang merawat dengan nilai Rp 1 triliun ketimbang beli baru yang nilai Rp 3 triliun jangka waktunya lebih lama," ujarnya.
Situasi itu pula yang membuat Al Araf bertanya-tanya kepada pemerintah dan DPR yang lebih senang melakukan perawatan dan retrofit ketimbang membeli alutsista baru.
Baca Juga: Donasi Kapal Selam UAS Diungkit, Dewi Tanjung: Mana Tanggung Jawabmu
"Mengapa anda lebih senang memilih perawatan dan retrofit bukan membeli sesuatu yang baru. Karena retrofit dan perawatan banyak permainan dan skandal."
