alexametrics

Wapres Ma'ruf Panggil Menkeu Bahas Dana Pembangunan Kesejahteraan Papua

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Wapres Ma'ruf Panggil Menkeu Bahas Dana Pembangunan Kesejahteraan Papua
Juru Bicara Wapres Maruf Amin, Masduki Baidlowi. [Suara.com/Ria Rizki]

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di keadiaman dinas, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di keadiaman dinas, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/2021).

Keduanya melakukan pertemuan untuk membahas kondisi keuangan pembangunan Papua

"Karena sebagaimana diketahui, dana untuk Papua itu ada di berbagai kementerian dan lembaga. Itulah yang harus dikonsolidasikan,” ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres Ma'ruf. 

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penunjukkan Ma'ruf sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Baca Juga: Mendes PDTT Usul Alokasi Dana Otsus Papua Bisa untuk Pembangunan Kampung

Penunjukan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Meski begitu, Masduki menyebut, kalau seluruhnya belum berjalan dengan baik. Di satu sisi Ma'ruf juga ingin agar proses pembangunan kesejahteraan di Papua segera terlaksana. 

Lantaran itu, Ma'ruf bertemu dengan Menkeu Sri untuk membicarakan pendanaan.

Sementara sebelumnya, Ma'ruf sudah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD untuk menanyakan kondisi keamanan di Papua. 

Kalau persiapannya berjalan lancar, Masduki memperkirakan pembangunan kesejahteraan akan dimulai pada akhir Juni atau awal Juli 2021. 

Baca Juga: Dana Otsus Papua Diperpanjang, Mahfud MD: Perketat Pengawasan

"Mudah-mudahan di akhir Juni atau awal Juli 2021 diusulkan oleh Wapres kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi supaya segera ada rapat terbatas untuk melanjutkan konsolidasi," terangnya. 

Komentar