Suara.com - Wacana jabatan presiden tiga periode kembali mencuat ketika relawan Seknas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) mendeklarasikan diri. Hal ini pun membuat Pengamat Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut berkomentar.
Bagi Herry, kejadian seperti itu sah saja tapi ia memberikan catatan. Menurutnya, hal ini sangat kontradiktif dengan respons Presiden Jokowi yang sama sekali tidak berniat untuk maju pada periode ketiga.
"Sah-sah saja tujuan terbentuknya Seknas Jok-Pro sebagai bentuk fanatisme terhadap kedua tokoh tersebut namun harus tetap rasional," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan persnya pada Sabtu (19/06/2021).
"Sudah jelas, Jokowi sendiri menolak wacana majunya untuk ketiga kalinya karena acuannya sederhana merujuk pada konstitusi," imbuhnya.
Ia pun menyayangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam isu ini. Herry merasa, orang yang menggembar-gemborkan wacana presiden tiga periode seperti tidak memahami psikologis demokrasi di Indonesia.
"Apapun alasannya apalagi hanya mengatasnamakan polarisasi politik Jokowi dan Prabowo kemudian layak diperhitungkan untuk di Pilpres 2024 tidak etis dilempar ke publik. Bisa menciderai proses reformasi," kata Herry.
Ditambah lagi dengan banyaknya survei yang justru menggambarkan bahwa publik menolak wacana jabatan Presiden menjadi 3 periode.
"Di beberapa survei justru mayoritas publik menolak wacana jabatan Presiden menjadi 3 periode artinya hal ini juga berlaku untuk Jokowi sehingga jangan sampai kualitas demokrasi justru menurun dengan adanya isu tersebut," pungkas Herry Mendrofa.
Baca Juga: Dukung Ganjar di Pilpres, Ini Kata Seknas Jokowi Jateng Soal Hubungan Ganjar dengan PDIP
