REGIONAL:
Suara.com - Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad angkat bicara menanggapi adanya tudingan ketua umum partainya, Moeldoko gila kekuasaan.
Dia justru menilai yang dilakukan Moeldoko dengan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang memberikan contoh baik soal gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
"Pengadilan tata usaha negara disiapkan negara untuk instrumen menciptakan good governance yang dijamin oleh Undang-undang. Moeldoko justru memberikan contoh yang baik dan benar bagaimana cara menata supremasi hukum dalam good governance Pemerintahan Presiden Jokowi," katanya kepada wartawan, Senin (28/6/2021).
Dia juga membantah, jika mantan Panglima TNI di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu gila kekuasaan. Dia justru menuding balik Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang gila akan kekuasaan.
Sementara, dia mengklaim juga memiliki legal standing yang kuat, memiliki akta notaris yang dijamin keabsahannya oleh negara dan undang-undang.
Menurutnya, penolakan oleh Menkumham adalah soal kelengkapan administrasi yang belum lengkap saja.
"Jika PTUN nanti memutuskan kubu Moeldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko, bukan lagi AHY. Itulah aturan main hukum yang harus kita hormati dan taati bersama," tuturnya.
Lebih lanjut, Rahmad meminta kubu AHY tak panik dengan adanya gugatan ke PTUN tersebut. Ia justru mewanti-wanti kubu AHY.
"Jika kubu AHY takut kalah di PTUN, jangan lalu kehilangan akal sehat, kehilangan kecerdasan dan kesantunan. Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Jangan pula kemudian menuduh nuduh dan menebar fitnah," tandasnya.
Gugat ke PTUN
Sebelumnya, konflik yang terjadi pada Partai Demokrat nampaknya belum benar-benar berakhir. Pasalnya diketahui Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang secara resmi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.
Kuasa Hukum Demokrat KLB Deli Serdang, Rusdiansyah mengatakan, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT. Dalam perkara tersebut yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.
"Materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025," kata Rusdiansyah saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (25/6/2021).
Rusdiansyah mengatakan, dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan.
Pertama, KLB dianggap konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
"Kedua KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," katanya.
TERPOPULER
