Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, bahwa saat ini beredar informasi ada lobi-lobi untuk menambah masa jabatan presiden sampai 2027. Hal itu, katanya, muncul setelah terus menerus isu jabatan presiden tiga periode digaungkan.
Kamhar awalnya menyampaikan, dalam politik segala dinamika yang mewujud bukanlah suatu kebetulan semata, melainkan manifestasi dari tindakan yang mempunyai tujuan. Menurutnya, apa yang terjadi kekinian semuanya sudah didesain.
"Termasuk wacana presiden tiga periode, apalagi wacana ini sudah berulang-ulang kali dipresentasikan oleh aktor-aktor yang sama yang terafiliasi dengan penguasa," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (23/6/2021).
Ia menyebut, ada sejumlah dugaan motif di balik upaya mengubah masa jabatan presiden tersebut. Pertama, untuk testing the water atau tes ombak demi mengukur respon publik.
"Kedua sebagai upaya membangun bargaining posisi," katanya.
Terkait dua skenario tersebut, Kamhar mengatakan, bahwa saat ini sudah beredar informasi adanya upaya lobi-lobi untuk menambah masa jabatan presiden 3 sampai 5 tahun.
"Beredar informasi telah terjadi lobi-lobi untuk menambah periode masa jabatan presiden dan anggota DPR sampai 2027. Artinya, ada penambahan masa jabatan selama 3 tahun, dari 5 tahun menjadi 8 tahun pada periode kedua," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan kalau upaya tersebut jika memang benar-benar dilakukan akan mengkhianati amanah reformasi dan tindakan inkonstitusional.
"Masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Bahaya dari ini telah diingatkan Lord Acton, “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," tandasnya.
Baca Juga: Soal Dukungan Jokowi-Prabowo 2024, Rocky Gerung: Logika Pengusung Jokpro Dungu
Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengungkapkan, bahwa memang ada usaha mengupayakan memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan force majeure pandemi Covid-19. Syarief mengaku mendengar hal itu secara informal dan berkembang di parlemen.
"Yang saya dengar ada usaha untuk memperpanjang masa jabatan (presiden) dengan alasan force majeure covid gitu," kata Syarief saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/6/2021).
Syarief menyampaikan, kalau isu informal tersebut sudah dirinya dengar sejak beberapa minggu lalu. Kendati begitu, ia mengatakan, belum mengetahui siapa yang mengusulkan pertama kali isu tersebut.
