Suara.com - Pakar Sosiologi Bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir menilai lembaga penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak terstruktur.
Sering bergonta-gantinya pimpinan untuk menangani masalah kesehatan global ini membuat Sulfikar menganggap langkah Indonesia melawan wabah masih berantakan.
Terbaru, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.
"Kalau kita lihat ini lembaga dan penanganan pandemi kita itu bisa dibilang sangat, saya mau bilang berantakan atau tidak terstruktur lah," ujar Sulfikar saat dihubungi Suara.com, Jumat (2/7/2021) malam
"Penunjukannya pun juga apa kata pak Jokowi saja, jadi tidak ada satu struktur yang stabil, atau yang sulit itu yang permanen gitu, sehingga tidak ada satu masalah yang menyelesaikan orang-orang yang sama," sambungnya.
Ia mencontohkan penanganan Covid-19 di Singapura dan Australia yang memiliki satu lembaga khusus Departemen Kesehatan.
Departemen Kesehatan, kata Sulfikar, bertanggungjawab penuh dan diberikan wewenang untuk mengambil tindakan terkait penanganan Covid-19
"Kalau kita lihat di Singapura, Australia, orang departemen kesehatan itu yang bertanggung jawab penuh dan mereka diberi wewenang yang sangat kuat untuk mengambil tindakan," kata Sulfikar.
Kondisi berkebalikan justru terjadi di Indonesia. Sosok yang memimpin penanganan Covid-19 berganti-ganti, sehingga bentuk penanganan pandemi jadi tidak pasti, kata Sulfikar.
Baca Juga: Syarat Perjalanan Selama PPKM Darurat, Wajib Tunjukkan Surat Vaksin Dosis Pertama
"Di Indonesia ya kita lihat sejak pandemi sampai sekarang itu, jadi gantian saja gitu dan itu yang membuat penanganan kita memiliki ketidakpastian yang tinggi," ucap dia.
Terkait penunjukan Luhut sebagai koordinator PPKM menggantikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sulfikar menganggap hal itu mungkin bentuk dari kekecewaan Presiden Jokowi lantaran penanganan pandemi yang sejauh ini belum berjalan maksimal.
"Karena kalau kita lihat kemarin memang penunjukan itu terjadi karena Pak Jokowi juga sedikit kecewa dengan hasil dari Pak Airlangga, memang ada politik di sini," kata Sulfikar.
"Kita lihat apa Airlangga "disingkirkan" istilahnya ya untuk mengurus luar Jawa gitu dan pak Luhut yang pegang."
Sebelum digantikan Luhut, Airlangga sempat mengemukakan PPKM Darurat versinya sendiri. PPKM tersebut masih bersifat mikro tetapi ditambah kata "Darurat" di belakangnya.
"Memang kalau kita lihat ada dua versi yang beredar versi Airlangga dan Luhut dan saya sendiri aga lega ketika Pak Jokowi memililih PPKM Darurat karena lebih ketat memang," kata Sulfikar.
"Karena memang sangat aneh (PPKM Mikro Darurat versi Airlangga) masih ada mikronya, karena zonasi resiko itu sudah tidak relevan lagi di situasi sekarang dimana kasus sudah meledak dimana mana," sambungnya .
Lebih lanjut, Sulfikar menyebut seharusnya PPKM Darurat dilakukan selama empat minggu untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia.
"PPKM Darurat ini paling tidak 4 Minggu lah ya, 4 minggu," katanya.
