REGIONAL:
Suara.com - Dokter Tirta baru-baru ini menyampaikan sebuah masukan pada pemerintah terkait pelaksanaan PPKM darurat yang tengah berlangsung di Jawa dan Bali.
Lewat sebuah cuitan yang ia unggah di akun Twitter-nya pada Jumat (9/7/2021) dr. Tirta mengusulkan agar gaji para pejabat dipotong selama masa PPKM ini.
Tujuannya, agar para pejabat merasakan nasib para warga yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tak berpendapatan selama masa PPKM.
"Usul gaji pejabat dicut sebagian donk, agar senasib dengan temen-temen yang PPKM," tulis dr. Tirta.
Dokter Tirta menyebut pemotongan gaji pejabat tersebut sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat, karena uang yang untuk menggaji mereka adalah uang dari rakyat.
"Kan yang gaji dari uang rakyat tuh rakyatnya kan kesusahan, sebagai pejabat yang digaji rakyat, coba solidaritas," lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa hasil potongan gaji itu bisa duganakan untuk membayar utang negara akibat pandemi.
"Duitnya kan bisa buat nombokin utang-utang negara akibat pandemi," tulis dr. Tirta.
"Jangan cuma bisa edukasi 'ini bela negara, susah bareng-bareng' ye ok. Gue susah. Lu susah juga sama-sama, jadi adil," tulisnya lagi di cuitan selanjutnya.
Pemotongan haji pejabat di negara tetangga
Pemotongan gaji pejabat untuk penanganan corona pernah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, dan India.
Di Singapura, gaji Perdana Menteri Lee Hsieen Loong termasuk salah satu yang tertinggi di dunia yakni sebesar 2,2 juta dolar Singapura (Rp22,25 miliar) selama setahun, sementara gaji Presiden Halimah mencapai 1,54 juta dolar Singapura (Rp17,6 miliar).
Presiden Halimah Yacob mendonasikan satu bulan gaji secara sukarela demi memberi bonus para petugas medis.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji selama tiga bulan bagi dia sendiri, presiden, menteri, dan anggota perlemen sebagai solidaritas bangsa dalam menghadapi pandemi corona.
Sementara itu di Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga telah membuat keputusan untuk memotong gajinya dan gaji para menteri kabinet selama dua bulan untuk didonasikan bagi dana penanganan Covid-19 di dalam negeri.
Kantor Muhyiddin menuturkan dua bulan gaji 32 menteri kabinet dan 38 wakil menteri akan otomatis disalurkan untuk anggaran Covid-19 pemerintah.
Kondisi di Indonesia
Mengingat anggaran belanja pemerintah untuk Covid-19 yang meningkat, Presiden Jokowi pada tahun 2020 lalu meminta menkeu Sri Mulyani untuk mengkaji ulang pencairan Gaji ke-13 dan THR bagi ASN pada masa pandemi.
Begitu pula DPR yang juga sempat membahas pemotongan gaji para anggotanya dan dialokasikan untuk bantuan dana penanggulangan Covid-19.
TERPOPULER
