Derita Bertubi Pemijat Tunanetra: Sepi Bansos Covid, Diusir dari Kontrakan karena Nganggur

Suara.com - Pandemi Covid-19 sudah memasuki tahun keduanya di Indonesia dan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi tersebut membuat pemerintah kembali mengetatkan aturan lewat PPKM Darurat. Hal itu ternyata masih menjadi tantangan untuk para penyandang tunanetra dalam bertahan hidup.

Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Aria Indrawati menyampaikan, sejumlah penyandang tunanetra saat ini terpukul akibat pandemi belum mereda. Khususnya mereka-mereka yang berprofesi sebagai juru pijat.

Tak sedikit dari mereka kehilangan para konsumennya hingga terpaksa berhenti dari usahanya tersebut. 

"Kalau untuk teman-teman tunanetra dewasa yang mengalami terpukul secara langsung tiarap terkapar itu adalah yang pendidikannya terbatas dan bekerja sebagai pemijat," kata Aria saat dihubungi Suara.com, Senin (12/7/2021). 

Maklum saja, bukan tanpa sebab, kata Aria, para juru pijat tunanetra tersebut harus kehilangan penghasilannya di tengah pandemi Covid. Pasalnya, mereka berkerja memang mengandalkan kontak fisik secara langsung, sementara hal itu jika dilakukan kekinian tentu sangat beresiko. 

"Jadi otomatis mereka nggak bisa bekerja kan," tuturnya. 

Belum lagi, Aria menyampaikan, dirinya masih banyak menerima keluhan bahwa sebagian para penyandang tuna netra terdampak covid ini belum terdata menerima bantuan sosial sejak tahun lalu. Hal ini tentunya menjadi ironi di satu sisi usahanya tidak berjalan. 

"Nah sementara belum dari mereka itu terdata sebagai penerima bantuan. Ini dengan PPKM Mensos sudah mengumumkan ada penertiban data gitu tapi pertanyaannya apakah semua yang membutuhkan sudah terdata?," ungkapnya. 

Memang, kata Aria, dirinya tidak punya data pasti berapa jumlah penyandang tuna netra yang tak mendapatkan bantuan sosial sejak tahun lalu. Namun menurutnya hal itu tetap harus jadi perhatian terutama para penyandang tuna netra di daerah. 

Aria juga mengeluhkan terkadang para petugas dinas-dinas sosial yang melakukan pendataan kepada para penyandang tuna netra tak memberikan sosialisasi yang benar dan jelas. Sehingga para penyandang tunanetra itu kebingungan.

"Pendataan ini ketika mereka tahun lalu berusaha melalukan pendataan juga enggak resmi mengumumkan beri tahu bahwa ini pemerintah melakukan pendataan kan mereka punya petugas di lapangan tapi mungkin mereka menyuruh orang lain," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Aria mengatakan, akibat adanya ketidak jelasan tersebut membuat terkadang bantuan sosial salah sasaran.

"Malah yang sebetulnya yang tidak berhak menerima malah tidak dapat. Kan itu banyak dilaporkan media juga," katanya. 

Aria berharap pemerintah terutama Menteri Sosial Tri Rismaharini pada kesempatan PPKM Darurat ini bisa lebih memperhatikan para penyandang tuna netra terutama soal bantuan sosial. Karena tak sedikit dari mereka, kata Aria, bahkan kesulitan ekonominya hingga terusir dari rumah kontrakannya. 

"Karena 70 persen teman-teman tuna netra yang terdampak kurang lebih itu bekerjanya sebagai pemijat. Udah pasti terampak yang di DKI orang-orang daerah, mereka ngontrak tinggalnya beberapa ada yang secara tidak langsung diusir dari rumah karena nggak punya uang untuk bayar," tandasnya.