REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ia pun sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Ia mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengenai kesiapan Pemprov menyalurkan bansos ini.
"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed pak (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Saat sudah disalurkan nanti, Mujiyono menyebut masyarakat akan mendapatkan jatah Rp300 ribu untuk dua bulan. Karena dibagikannya langsung dua tahap, maka uang yang bakal diterima adalah Rp600 ribu.
"Jadi Rp 600 ribu ya," jelasnya.
Mujiyono menjelaskan, anggaran untuk BST ini didapatkan dari pengalihan dana (refocusing) sejumlah program yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Rehab panti didrop. Terus rehab sekolah, jadi gak prioritas, jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar," katanya.
Politisi Demokrat itu menyebut anggaran Rp 623 miliar itu disiapkan hanya untuk warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sebab seperti penyaluran BST sebelumnya, Pemprov DKI hanya mendistribusikan bantuan ke dua wilayah itu.
Sementara untuk wilayah sisanya di Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan Barat akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, untuk waktu pencairan kepada masyarakat, Mujiyono belum bisa memastikannya. Sebab Anies masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat.
"(Jakarta) Timur sama kepulauan seribu itu kan yang BST itu sudah readynya dibagiin bank DKI. Cuma kan harus nunggu wilayah lain dulu biar barengan. Begitu gua tanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat," pungkasnya.
TERPOPULER