Epidemolog Tegaskan PPKM Darurat Harus Diperpanjang hingga Dua Minggu Mendatang

Chandra Iswinarno | Stephanus Aranditio | Suara.com

Selasa, 20 Juli 2021 | 15:12 WIB
Epidemolog Tegaskan PPKM Darurat Harus Diperpanjang hingga Dua Minggu Mendatang
INFOGRAFIS: PPKM Darurat

Suara.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan masa berlaku kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu diperpanjang.

Dicky menjelaskan kondisi fasilitas kesehatan saat ini sedang kolaps, angka penularan dan kematian juga masih tinggi, sehingga pembatasan mobilitas adalah kunci utama mengatasi masalah kesehatan masyarakat saat pandemi Covid-19.

"PPKM Darurat ini mau tidak mau harus diperpanjang karena beban faskes masih tinggi, angka kematian masih tinggi, jadi kalau tidak diperpanjang ini akan berkontribusi pada perburukan situasi, tapi tentu tidak bisa lama-lama saya setuju, setidaknya dua minggu lagi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa (20/7/2021).

Dicky menyebut pembatasan harus dibarengi dengan kewajiban pemerintah melakukan 3T testing, tracing dan treatment yang masif agar penularan bisa terpetakan dengan baik, serta vaksinasi yang harus dipercepat.

"Testingnya setidaknya 500 ribu atau setidaknya dalam satu minggu atau dua minggu lakukan testing satu juta sehari itu akan sangat berdampak," tegasnya.

Dia mengatakan, PPKM yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli kemarin sudah mulai berdampak baik, meski tidak terlalu signifikan, sehingga perlu diperpanjang hingga penularan terkendali.

"Adalah perannya walaupun belum siginifikan, ini kan dua minggu ya dampaknya dua minggu lagi lah, jadi tidak bisa instan, sayang kalau kita sudah berupaya dua minggu, lalu dilonggarkan, nanti bisa kolaps lagi," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyatakan kalau PPKM Darurat Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli nanti.

Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan kalau pemerintah belum memutuskan nasib PPKM Darurat. Sebab, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan.

Pembahasan perpanjangan PPKM Darurat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, kabar terakhir para menteri sudah mengikuti Sidang Kabinet pada Senin (19/7/2021) kemarin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Papua Berencana Terapkan Lockdown, Bandung Ikut?

Papua Berencana Terapkan Lockdown, Bandung Ikut?

Jabar | Selasa, 20 Juli 2021 | 14:54 WIB

Jika PPKM Darurat Diperpanjang, PHRI DIY: Makin Berat Bernapas, Sudah Kritis

Jika PPKM Darurat Diperpanjang, PHRI DIY: Makin Berat Bernapas, Sudah Kritis

Jogja | Selasa, 20 Juli 2021 | 14:53 WIB

PPKM Darurat di Bandar Lampung, Pendapatan Driver Ojol Menurun

PPKM Darurat di Bandar Lampung, Pendapatan Driver Ojol Menurun

Lampung | Selasa, 20 Juli 2021 | 14:47 WIB

Terkini

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

News | Senin, 13 April 2026 | 23:00 WIB

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

News | Senin, 13 April 2026 | 22:48 WIB

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

News | Senin, 13 April 2026 | 22:30 WIB

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

News | Senin, 13 April 2026 | 22:11 WIB

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

News | Senin, 13 April 2026 | 22:05 WIB

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

News | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

News | Senin, 13 April 2026 | 21:06 WIB

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

News | Senin, 13 April 2026 | 20:54 WIB

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

News | Senin, 13 April 2026 | 20:47 WIB

Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi

Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi

News | Senin, 13 April 2026 | 20:39 WIB