Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan sidak ke perusahaan lain berkaitan penerapan ketentuan kerja work from home (WFH) saat PPKM. Permintaan itu menyusul ditemukannya jumlah kasus kematian terhadap 20 orang PT TransJakarta.
Iqbal mempertanyakan kenapa kemudian Anies melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan lain, tetapi tidak melakukan sidak terhadap TransJakarta yang notabenenya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.
"Jangan sidak-sidak ke perusahaan lain, di rumah sendiri tidak disidak! Ini data. Ada apa nih dengan Kepala Dinas Perhubungannya," kata Iqbal dalam konferensi virtual, Senin (26/7/2021).
20 Pegawai TJ Dilaporkan Meninggal
Said Iqbal sebelumnya meminta Anies memeriksa PT TransJakarta usai 20 pekerja di perusahaan transportasi ini diketahui meninggal.
Menurut data yang dimiliki KSPI, Said Iqbal mengatakan sampai saat ini total kematian pekerja di TransJakarta berjumlah 20 orang. Hal itu imbas dari penerapan kerja yang disebut tidak menggunakan sistem work from home (WFH).
"Pak Anies Gubernur DKI Jakarta periksa PT TransJakarta (TJ) itu beroperasinya 100 persen. Sampai hari ini saya baru mendapatkan laporan tingkat kematian para pekerja buruh, karyawan TransJakarta lebih dari 20 orang hari ini masih ada yang mati," kata dia.
Said Iqbal menambahkan berdasarkan data yang ia peroleh langsung dari karyawan TransJakarta, diketahui tibgkat penularan Covid-19 di perusahaan itu sudha lebuh dari 10 persen. Iqbal lantas bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Pertanyaan terutama ditujujan kepada Anies serta Kepala Dinas Perhubungan DKI.
"Ada apa ini dengan Gubernur DKI Jakarta? Di rumahnya sendiri saja TransJakarta di bawah BUMD pemda DKI 20 orang pekerja buruh sudah meninggal pak gubernur dan ratusan orang sudah tertular covid 19. Tidak ada yang kerja WFH 50 persen, WFO 50 persen," kata Said Iqbal.
Baca Juga: 20 Pekerja Meninggal Imbas WFO 100 Persen, KSPI Desak Anies Periksa PT TransJakarta
Dia mengatakan para pekerja hanya menginginkan adanya pembagian sistem kerja secara bergilir, dibagi menjadi sebagaun WHF dan sebagian lainnya WFO.
"Kami minta kerja bergilir bukan berhenti. Kerja bergilir diatur. Operasionalnya tuh diatur," ujarnya.
