Banyak Rakyat Papua Tak Mau Divaksinasi karena Trauma Keterlibatan Militer

"Saya sudah menjelaskan pentingnya vaksinasi, tapi Ibu saya bilang 'ah kamu anak kecil tau apa, ini bisa jadi salah satu cara pemerintah membunuh kita' begitu kata Ibu saya," ujar Ambros.

Ia bisa memahami kecurigaan ibunya, yang mengalami dan menyaksikan kekerasan aparat di Papua sejak tahun 1970an sampai sekarang.

Salah satu tokoh gereja di Papua, Pendeta Benny Giay, mengatakan pelibatan aparat TNI dan Polri dalam pelaksanaan program vaksinasi juga menjadi salah satu pertimbangan banyak jemaatnya untuk tidak divaksinasi.

"Ini anggapan umum dan persoalan besar."

"Kami tahu COVID ini penting dan berbahaya, tapi kami [pihak gereja] hanya bisa mempromosikan soal protokol kesehatan, 3M, hanya itu," ujar Pendeta Benny.

Ia juga menyayangkan ketidakpekaan Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu memerintahkan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk mengetuk pintu-pintu rumah warga agar divaksinasi.

Dengan riwayat konflik dan kekerasan di tanah Papua selama ini, Benny menilai arahan ini tidak bijak, mengingat trauma sebagian besar warga.

"[Kebijakan] ini bukan hanya tidak sensitif, tapi saya sampai ke tahap mencurigai itu [dilakukan] secara sistematis, " ujarnya.

"Karena [Pemerintah] Indonesia secara intelek sudah tahu orang Papua akan merasa terteror tetapi memaksakan dengan polisi dan tentara, ini sendiri cara untuk membunuh orang Papua lagi."

"Kami jadi seolah tidak punya opsi lain. Kami berhadapan dengan tembok besar di masyarakat, tembok kecurigaan dan ketidakpercayaan pada pemerintah."

Trauma terhadap aparat keamanan yang turun temurun

Kekhawatiran warga Papua takut dibunuh di klinik lewat program vaksinasi menurut Amnesty Internasional Indonesia memiliki alasan yang mendasar.

"Sangat-sangat mendasar," ujar Novel Matindas, Koordinator Kampanye Amnesty International Indonesia.

“Karena trauma atas kekerasan hak asasi manusia di Papua itu jelas ada dan itu dikatakan sebagai trauma turun temurun yang bisa diwariskan dari orang tua pada anak."

“Mereka adalah korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang tidak diselesaikan secara benar dan adil," jelas Novel.

“Sehingga mereka masih menyimpan rasa takut dan tidak mungkin ada beberapa orang yang menyimpan rasa dendam terhadap apparat keamanan yang melakukan pelanggaran HAM.”

Dinkes Papua: 'Tidak ada masalah'

Dokter Aaron Rumainum, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua menilai tidak ada masalah dengan pelaksanaan vaksinasi di Papua.

"Aparat membantu percepatan. Tidak ada masalah."

"Yang kerjakan kan puskesmas, bukan aparat. Kami juga waktu vaksinasi tidak melibatkan aparat," kata dr Aaron melalui layanan pesan kepada ABC Indonesia.

Ia menambahkan ada masyarakat yang suka disuntik aparat dan ada juga yang tidak.

"Bebas-bebas saja, to. Jangan-jangan [soal keterlibatan aparat] ini [hanya] alasan orang yang anti-vaksin," ujar dr Aaron, yang jadi orang pertama di Provinsi Papua yang disuntik vaksin COVID-19.

Sementara itu, untuk mengatasi tingkat vaksinasi yang rendah karena kecurigaan dan ketidakpercayaan pada aparat, banyak warga di Papua, seperti Ambros dan Pendeta Benny, menyarankan agar program vaksinasi diserahkan kepada organisasi yang independen seperti PBB, Palang Merah Internasional, atau lembaga seperti Amnesty Internasional.

Novel mengatakan Amnesty Internasional Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan medis karena bukan lembaga kesehatan. 

Tapi dirinya juga setuju jika Pemerintah Indonesia merangkul lembaga independen dalam program vaksinasi di Papua.

“Sebaiknya lembaga independen yang dilibatkan untuk melakukan vaksinasi daripada melibatkan BIN atau TNI."

“Aparat Keamanan boleh dilibatkan kalau hanya untuk mengamankan lokasi, misalnya memastikan supply vaksin itu aman, tidak dicuri, tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi," ujar Novel.

Total angka positif COVID-19 di Papua menurut catatan Kementerian Kesehatan sudah mencapai hampir 26 ribu dengan lebih dari 200 kematian. Penambahan kasus rata-rata harian selama sepekan terakhir mencapai lebih dari 270 orang.

Laporan tambahan oleh Erwin Renaldi