Gubernur Ganjar Terima Keluhan Bansos Pemerintah Pusat Tidak Tepat Sasaran

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima keluhan dari sejumlah lurah/kepala desa (kades) di Kabupaten Klaten perihal data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran. Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Ganjar saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8/2021). Asal tahu saja, Ganjar memang aktif menggelar rapat langsung dengan kades untuk mengetahui kondisi secara langsung dari lapangan.

Salah satu kades yang melaporkan kacau balaunya data bansos bernama Joko Laksono. Ia sempat emosional saat mengetahui bansos itu justru diberikan kepada orang kaya, atau ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.

"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko.

Kades Tijayan itu menerangkan ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku (Begitu ndan, pusing saya),” ucapnya.

Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (tolong sampaikan ke Bu Risma)," imbuhnya.

Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.

Kesemerawutan data bansos juga disampaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti mengatakan jika terjadi data kembar saat penerimaan bansos.

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.

Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.

"Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.

Semenetara itu, Gubernur Ganjar mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.

Ganjar mengatakan, sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.

"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.

Sebab menurut Ganjar, kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.

"Yang gini-gini harus dibersihkan pak Gub, soalnya kami bingung, itu tidak bisa diterima, dikembalikan juga tidak tahu caranya. Itu yang mereka laporkan," terang Ganjar.

Ia berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.

"Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul," ucapnya.