Suara.com - Fungsi bantuan sosial (bansos) di Indonesia disebut lebih menguat pada kepentingan kekuasaan politik. Hal ini disampaikan Dinna Prapto Raharja, selaku Founder Synergy Policies.
Menurutnya ada tiga fungsi bansos, pertama sosial ekonomi, yakni mencegah masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
Kedua fungsi ekonomi, untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga perekonomian terus berputar. Kemudian ketiga fungsi sosial politik, mencegah adanya kelompok rentan.
“Secara desain yang saya perhatikan, justru fungsi yang tiga ini lebih banyak di dominasi fungsi politik. Lebih untuk mencari popularitas,” kata Dinna lewat video diskusi daring, Sabtu (31/7/2021).
Dinna menuturkan, pada fungsi sosial politik pejabat negara lebih ingin menunjukkan pemerintahannya lebih banyak menyalurkan bansos.
“Nah itu suatu yang menunjukkan ini lho di era saya, kasih bantuan sosial. Bahkan jor-joran lho ya. Di era saya, saya memberi lebih banyak nih, bentuknya macam-macam. Duitnya lebih besar di era sebelumnya,” ujarnya
“Jadi yang dilihat itu bukan target grupnya sebenarnya. Jadi secara desain perspektif sudah tidak lengkap,” kata Dinna menambahkan.
Di samping itu, menyoroti kasus pungutan liar yang masih terjadi saat proses penyalurannya, Dinna menilai ada desain yang belum dievaluasi secara tuntas.
“Kalau kita bicara sampai ke level budaya misalnya, kita lihat dulu desainnya seperti apa. Kalau melanggengkan budaya yang seperti itu (pungutan liar) bahkan makin kuat dan menjamur, nah itu berarti serius betul, itu masalah desain belum pernah diperbaiki,” ujarnya.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Invest Covid-19 dan Paksa Suntik Vaksin, Warga Dipersulit Jika Menolak
