Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengaku lelah terus menerus mengkritik Tenaga Kerja Asing alias TKA yang terus masuk ke Indonesia selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, para TKA dilindungi oleh penguasa sehingga bisa bebas masuk Indonesia meski sedang PPKM.
Kritik itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Sudah lelah kritik TKA di masa pandemi dan PPKM. Mereka memang dilindungi penguasa," kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Selasa (10/8/2021).
Dalam cuitannya, Fadli mengutip pemberitaan salah satu media online yang mewartakan ada ratusan WNA asal China masuk Indonesia sepanjang Agustus 2021.
Fadli menyebut pemerintah telah membekingi para WNA terutama asal China agar bisa leluasa masuk Indonesia.
"Luar biasa beking WNA China. Selamat datang," sindir Fadli Zon.
Gerogoti Kepercayaan Publik
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan terulangnya kedatangan TKA ke Indonesia bakal semakin menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi ditambah tidak ada penjelasan apapun terkait kedatangan TKA.
Padahal sebeleumnya pemerintah melalalui Menteri Hukum dan HAM menegaskan tidak akan ada TKA masuk saat kebijakan pembatasan diberlakukan. Namun kenyataannya puluhan TKA asal China kembali datang.
"Maka ketika Sabtu kemarin ada 34 TKA yang masuk ini menjadikan pertanyaan di ruang publik tentang konsistensi kebijakan dan komunikasi pemerintah. Jika ini terus berulang-ulang, ketika mobilitas warga sendiri masih dibatasi, tapi pergerakan TKA masih leluasa meski mereka pemegang KITAS, maka ini akan makin menggerogoti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jajaran Pemerintahan," katanya.
Arsul berujar seharusnya jajaran pemerintah ingat terhadap beberapa hasil survei yang menyebutkan adanya kecenderungan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menurun.
Karena itu Arsul berpendapat bahwa DPR harus menyelediki terkait kedatangan TKA yang terus berulang. Di mana rapat kerja pengawasan gabungan antara Komisi III, Komisi IX dan Kemenkumhan perlu dilakukan.
"Kejadian-kejadian seperti ini selalu menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat di ruang publik, namun jajaran pemerintahan tampaknya bukan hanya tidak menunjukkan kordinasi yang baik, tapi juga tidak menjelaskan dengan informasi yang clear," ujar Arsul.
Klaim Imigrasi soal TKA China
TERPOPULER
