Suara.com - Merujuk penelitian yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, masih banyak warga yang memperoleh informasi fasilitas kesehatan bukan dari situs resmi milik pemerintah.
Selain itu, penelitian yang menyasar 540 responden perempuan di enam wilayah ini juga menunjukkan bahwa informasi layanan kesehatan untuk perempuan tidak banyak diketahui warga.
Bahkan, ditemukan banyaknya masyarakat yang enggan megadu soal buruknya fasilitas kesehatan dan rendahnya minat akan testing Covid-19.
Adapun penelitian ini dilakukan di Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang. Penelitian dilakukan pada April 2021 lalu.
Senior Program Officer SDGs INFID, Bona Tua merekomendasikan agar enam pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian untuk menguatkan sistem kesehatan daerah.
Misalnya, melalui layanan telemedicine untuk puskesmas, memastikan pencairan bulanan tunjangan tenaga kesehatan.
"Hingga melakukan penambahan nakes, dan alokasi dana 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan," kata Bona, Jumat (13/8/2021).
Selanjutnya, INFID juga merekomendasikan agar layanan kesehatan bagi perempuan di daerah untuk ditingkatkan. Misalnya dengan cara yang lebih mudah dan masif.
"Seperti konsultasi secara virtual dengan bidan atau nakes," sambung Bona.
Bona menambahkan, pihaknya juga mendorong agar terciptanya mekanisme pengaduan layanan kesehatan yang mudah, serta menghadirkan tindak lanjut laporan yang disertai dengan sistem perlindungan bagi pelapor.
Selain itu, INFID juga mengusulkan bagi pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan untuk menguatkan sistem kesehatan nasional. Misalnya rekrutmen 100 sampai 200 ribu tenaga selama tiga tahun ke depan secara nasional.
Tak hanya itu, aokasi dana tambahan 1 sampai 1.5 persen PDB untuk sektor kesehatan, penambahan tempat tidur dan alat kesehatan juga perlu untuk dilakukan.
Dalam hal ini, INFID juga mendorong agar penguatan kapasitas Kementerian Kesehatan melalui sistem akuntabilitas dan transparansi.
Tak hanya itu, memastikan kecepatan pencairan tunjangan tenaga kesehatan dan memastikan percepatan obat dan vaksin di luar Jawa.
"Ketiga, akses testing menjadi kunci penanganan COVID-19. Pada tingkat minimum hal ini bisa dilakukan dengan penambahan infrastruktur dan tenaga testing," beber Bona.
TERPOPULER
