Suara.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman meminta pemerintah untuk bisa mengecualikan anggota dewan dari kebijakan penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun ganjil genap (gage).
Habiburokhman beralasan anggota dewan kerap mobilitas untuk menjalankan tugasnya.
Hal tersebut disampaikan Habiburokhman usai menyinggung adu mulut yang terjadi antara anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi kedapatan adu mulut dengan anggota kepolisian karena aturan ganjil genap kendaraan bermotor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
"Harusnya kalau pejabat, anggota dewan memang perlu mobilitas menjalankan tugas konstitusionalnya mengunjungi konstituen atau ke kantor untuk memastikan berjalannnya pengawasan terhadap pengendalian Covid-19 ini, itu harus dikecuali dari penyekatan," kata Habiburokhman dalam diskusi bertajuk Pandemi & Konstelasi Politik 2024 secara virtual, Sabtu (14/8/2021).
Selain itu, Habiburokhman juga menyampaikan keluhan dari teman-temannya yang berprofesi sebagai advokat. Mereka kerap mengadu kepadanya lantaran tidak bisa mendampingi klien dalam sidang karena terkena penyekatan.
"Padahal dalam melaksanakan profesinya dia bisa mematuhi prokes gitu loh," ucapnya.
Karena itu ia berharap pemerintah dapat menerimanya sebagai masukan untuk kebijakan yang dapat diambil ke depannya. Lagipula menurutnya pemerintah tidak perlu lagi mengambil kebijakan dengan dasar kedaruratan.
Sebab kebijakan PPKM sendiri sudah berjalan selama 1 bulan lebih. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah lebih mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat yang terdampak adanya PPKM.
"Harus melibatkan semaksimal mungkin aspirasi publik, kaya ya itu penyekatan siapa yang boleh lolos dan tidak, kemudian ibadah, ya, di tempat ibadah, kita libatkan ketua-ketua pemuka agama untuk merumuskan ibadah seperti apa yang paling pas di masa pandemi. Jadi jangan lagi dengan alasan kedaruratan bikin aturan apa saja."
TERPOPULER
