Suara.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik penampilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengenakan pakaian adat dalam beberapa tahun terakhir saat Sidang Tahunan MPR.
Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai penampilan Jokowi tidak sesuai dengan agenda-agenda pengakuan Masyarakat Adat yang jalan di tempat serta wilayah adat yang terus dibabat.
“Sikap dan tindakan (Jokowi) sangat bukan Badui," kata Rukka dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).
Tahun lalu, Jokowi mengenakan baju adat dari Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada peringatan kemerdekaan, tapi setelah itu masyarakat adat Besipae hidup tertindas.
Rentetan konflik terjadi karena Pemerintah Provinsi NTT tiba-tiba mengklaim lahan seluas 3.700 hektar yang tak lain adalah hutan adat Pubabu dengan cakupan Desa Linamnutu, Mio, dan Oe Ekam.
"Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Perampasan wilayah adat terus terjadi; Satgas Masyarakat Adat menguap; UU Masyarakat Adat belum disahkan, terus melemah di DPR, dan malah yang disahkan adalah RUU Minerba dan Omnibus Cilaka Undang-Undang Cipta Kerja," jelasnya.
AMAN mencatat sedikitnya ada 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang 2020.
Pada periode Januari hingga Mei tahun lalu saja, diperkirakan seluas 1.488 hektar hutan di Papua, lenyap.
Dari 40 kasus yang terjadi di total wilayah adat yang mencapai 31.632,67 hektar itu, ada lebih dari 39 ribu warga Masyarakat Adat yang telah mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi.
Rukka juga mengungkit penanganan Covid-19 dan vaksin yang susah diakses oleh Masyarakat Adat, padahal Jokowi berpidato pemerintah sudah mengatasi wabah.
Diketahui tahun ini, Jokowi hadir dengan pakaian adat Masyarakat Adat Baduy (Kanekes) dari Lebak, Banten, sedangkan Wakil Presiden Ma’aruf Amin dengan pakaian adat Masyarakat Adat Mandar dari Sulawesi Barat.
TERPOPULER
