Suara.com - "Kalau ada yang bertanya orang Papua nasionalis atau tidak? Sebenarnya orang Papua itu nasionalis, orangnya, hatinya terbuka. Dia (orang Papua) tidak perlu dipaksakan."
Kalimat itu terlontar dari mulut Ambrosius Mulait, eks Tahanan Politik Papua sekaligus mahasiswa yang kerap aktif menyuarakan isu-isu mengenai Papua. Ia merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia.
Awal cerita dimulai dari suguhan dua cawan kopi ketika saya sambangi Ambros di tempat yang disebutnya sebagai rumah singgah di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/8/2021) atau sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76.
Ngomong-ngomong soal kemerdekaan kata Ambros, orang-orang Papua selalu terkesan dipaksakan untuk ikut merayakan Kemerdekaan Indonesia. Semua terlihat setiap menjelang tanggal 17 Agustus.
"Jadi seperti Indonesia hadir itu ketika ada momentum ada 17 Agustus saja. Jadi menjelang 17 Agustus sudah ada pembagian bendera," kata Ambros seraya menyalakan satu batang rokoknya.
Ambros menyampaikan, bendera beserta tiang-tiangnya ada di setiap rumah-rumah warga serta sejumlah sudut jalan Papua karena memang dipasang bukan atas kehendak rakyat melainkan aparat. Tak hanya itu, bahkan aparat disebut masuk ke area Gereja untuk memasang sang Merah-Putih.
Respons orang asli Papua sendiri terhadap hari kemerdekaan Indonesia disebut biasa-biasa saja. Ambros mengatakan, mereka baru mau mengikuti kegiatan hari kemerdekaan itu pun kalau aparat datang membawa bantuan lalu sekedar formalitas melakukan foto serta mengeluarkan pernyataan sikap.
"Lalu muncul pertanyaan 'kenapa setiap tujuh belasan orang-orang Papua di Kantor-kantor tetap merayakan hari kemerdekaan?' saya jawab itu mereka kan terikat oleh sistem tapi kepribadiannya tidak seperti," tuturnya.
Bagi Ambros secara idealismenya sulit untuk dia bisa ikut merayakan hari kemerdekaan RI. Pasalnya, ia hanya menganggap hari kemerdekaan Indonesia tak lebih dari sekedar seremonial belaka.
1 Desember baginya merupakan hari kemerdekaan sesungguhnya. Biasanya bertepatan dengan hari itu ia dan kawan-kawan menggelar aksi turun ke jalan. Kata dia, represi menjadi hal pasti yang diterima ketika aksi dilakukan.
Terkadang memang tak melulu harus turun ke jalan, sebagian warga merayakan 1 Desember dengan melakukan ibadah puasa.
Masih berkaitan dengan kemerdekaan, sambil menyulut api ke batang rokok kedua, satu-dua meneguk kopi yang tersedia, Ambros melanjutkan ceritanya. Ia bilang orang-orang Papua hingga 76 Indonesia merdeka tidak punya ruang demokrasi.
Bukan baru terjadi kemarin sore. Ambros menyebut hal itu sudah terjadi dan diawali sejak adanya perjanjian New York 15 Agustus 1962 berlanjut kepada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).
"Jadi hal-hal itu bisa menggambarkan rasa nasionalisme orang Papua terus rasa memiliki 17 Agustus dipertanyakan. Karena bukan karena kami jengkel atau kami ingin merdeka, tidak. Tapi dari sejarah sudah menjelaskan," kata Ambros.
Dalam konteks kekinian, Ambros mengaku dilema dengan demokrasi di Indonesia. Bukan apa-apa dia bilang, baru saja akan menggelar diskusi, melakukan aksi kemudian langsung dituduh sebagai separatis dan dan teroris bahkan mendapatkan perlakuan represi.
TERPOPULER
