Suara.com - Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 menyebutkan, sebanyak 11.045 anak di Indonesia menjadi yatim piatu, karena orang tuanya wafat akibat terpapar Virus Corona. Atas dasar itu, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi yatim piatu.
"Sebanyak 11 ribu lebih anak yatim harus diberikan jaminan kehidupan yang lebih baik sesuai amanat konstitusi. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara," kata Muzani, dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/8/2021).
Fakta ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah, karena hal tersebut merupakan amanat dari konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara.
Selain itu, Sekjen Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah, agar memastikan anak-anak yatim tersebut diberikan akses pendidikan untuk menata masa depannya.
"Negara harus menjamin pendidikan bagi anak-anak yatim ini. Jangan sampai mereka terlantar dan tidak menjadi generasi yang tak berpendidikan," ujar Muzani, yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia. Muzani pun mengimbau masyarakat yang memiliki kelebihan ekonomi untuk turut memberi bantuan kepada mereka membutuhkan, termasuk kepada anak-anak yang menjadi yatim piatu, akibat orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.
Meskipun itu tanggung jawab negara, namun hal tersebut juga menjadi tanggung jawab masyarakat.
"Kita sesama manusia, wajib saling bantu membantu tanpa melihat latar belakang budaya, agama, suku dan ras. Saya mengimbau masyakarat yang memiliki kelebihan ekonomi dan materi untuk menyisihkan dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya akibat Covid, yang jumlah mencapai puluhan ribu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah menyiapkan skema bantuan bagi anak-anak yatim piatu. Risma mengaku, anggaran untuk bantuan anak yatim sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
"Saya sudah berbicara dengan ibu menkeu, agar bisa didukung dari anggaran. Bantuan untuk anak-anak tersebut menjadi kewajiban negara. Sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang ini sedang dimatangkan. Tidak mudah (menyusun skema bantuan) memang, karena Indonesia ini luas dan karakteristik daerahnya macam-macam," ujar Risma, beberapa waktu lalu.
TERPOPULER
