REGIONAL:
"Kami ingin mendapatkan penjelasan lengkap mengenai rencana pasukan asing keluar (dari Afghanistan)," kata jubir tersebut kepada kantor berita Reuters.
Visa untuk mantan satpam Kedubes Australia
Sementara itu, pemerintah Australia telah menolak visa sekelompok mantan petugas keamanan (satpam) yang berjumlah lebih dari 100 orang, dan menyarankan mereka untuk "menghubungi agen imigrasi".
Sebuah surat elektronik yang dilihat oleh ABC telah dikirimkan ke para satpam ini pada Jumat pekan lalu, menyebutkan bahwa mereka "tidak memenuhi syarat sertifikasi" untuk mendapatkan skema visa baru bernama At Risk Afghan Employees Visa Scheme.
Menurut informasi yang diperoleh ABC, salah satu alasan penolakannya adalah karena jenis visa ini didesain khusus untuk warga Afghan yang dipekerjakan langsung oleh Kedubes, bukan yang berstatus kontraktor.
Ratusan warga Afghan bekerja pada perusahaan pengamanan yang mendapatkan kontrak untuk menjaga Kedubes Australia selama bertahun-tahun.
Semua satpam yang menerima penghasilan kurang dari A$30 (sekitar Rp300) sehari tersebut sebenarnya telah melewati proses pengecekan keamanan.
Beberapa bulan sebelum penarikan pasukan asing dari Afghanistan, para satpam ini telah diberhentikan sebagai bagian dari pengurangan tenaga kerja di kedutaan.
Pemerintah Inggris juga dilaporkan telah menolak memberikan visa kepada mantan satpam yang menjaga kedutaan mereka di Kabul.
Mereka pada umumnya berasal dari perusahaan pengamanan yang sama dengan yang mendapatkan kontrak untuk menjaga Kedutaan Australia.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebutkan pihaknya sangat berhati-hati terkait dengan para mantan pekerja yang membantu Kedubes di sana.
"Banyak sekali orang yang pernah bekerja untuk kami, orang yang bekerja lima atau enam tahun lalu, dan apa yang telah mereka lalui setelah itu tidak kami ketahui," katanya kepada ABC.
"Kami menerapkan pendekatan yang berhati-hati. Itu yang kami lakukan," ujar PM Morrison.
Keluarga seorang penerjemah yang pernah membantu tentara Australia telah dievakuasi oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, setelah mereka kesulitan mengajukan visa ke Australia.
Penerjemah bernama Nasir membantu tentara Australia yang bertugas di pangkalan Tarin Kot antara tahun 2009 dan 2013 dan kini telah menetap di Australia. Tapi keluarganya masih berada di Afghanistan.
Pengacara yang membantu Nasir menyebutkan keluarganya diminta untuk mengirim dokumen permohonan visa melalui kantor pos.
Namun, Nasir mengaku hal ini sulit dipenuhi karena situasi yang kacau di Kabul sekarang. Akhirnya mereka meminta bantuan ke pihak AS yang kemudian mengangkut keluarga Nasir untuk dievakuasi.
"Orang Amerika tahu bahwa para warga ini adalah keluarga seorang penerjemah yang bekerja untuk orang Australia," kata Nasir kepada ABC.
PM Morrison menyatakan kehadiran Australia di Afghanistan "sepenuhnya tergantung" pada komitmen AS, namun dia menolak untuk menjawab apakah ia kecewa dengan penarikan pasukan AS saat ini.
"Pada akhirnya, sebuah keputusan telah diambil, kembali ke era pemerintahan Obama, diikuti oleh pemerintahan Trump pada Februari tahun lalu saat mereka berdialog dengan Taliban, dan hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintahan Biden," paparnya.
"Sebagai dampaknya, Australia terpaksa mengambil keputusan atas dasar keadaan tersebut," kata PM Morrison.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari berbagai artikel ABC News.
TERPOPULER
