Tak Setuju Interpelasi Anies, Fraksi Golkar DPRD DKI: Bukan Itu yang Diharapkan Masyarakat

Suara.com - Fraksi Golkar di DPRD Jakarta memastikan tidak akan bergabung dalam usulan interpelasi yang diajukan fraksi PDIP dan PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Basco.

“Jadi kami pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi (terhadap Anies),” kata Basri kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Dia menyebut hal tersebut hanya membuang-buang waktu.

“Karena hanya menambah kerjaan dan buang-buang waktu. Bukan itu yang diharapkan masyarakat sekarang,” tegasnya.

Menurutnya daripada fokus dalam polemik itu, sebaiknya para anggota dewan di Kebon Sirih bersatu untuk mewujudkan harapan masyarakat.

“Lebih baik kita bersatu untuk membangun dan memperbaiki situasi yang terjadi hari ini terhadap masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, Basri dengan tegas mengatakan kalau Fraksi Golkar menentang penyelenggaraan Formula E. Namun untuk membatalkannya, fraksinya tidak setuju dilakukan dengan interpelasi.

“Itu kami tidak setuju, karena prinsipnya kalau 2022 kami lebih fokus kembalikan uangnya. Tapi kalau mau pakai interpelasi gara-gara itu, Golkar juga enggak setuju. Mendingan batalkan Formula E, lalu kembalikan uangnya buat masyarakat,” tegasnya.

Diteken 33 Anggota

Sebelumnya sebanyak 33 anggota DPRD Jakarta yang terdiri dari 28 anggota fraksi PDIP dan 5 anggota fraksi PSI resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Anies.

Salah satu Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP, Rasyidi, yang turut membubuhkan tandatangan mengatakan hak interpelasi mereka ajukan untuk membatalkan penyelenggaraan Formula E yang direncanakan digelar pada Juni 2021.

"Kami kira iya (membatalkan penyelenggaraan Formula E) karena arahnya demikian. Jadi arahnya demikian (membatalkan)," kata Rasyidi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2021).

Menurut mereka, penyelenggaraan Formula E tidak bisa dilaksanakan, karena berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hal itu tak memberikan keuntungan.

"Dari hasil LHP BPK, itu kalau dilakukan suatu (penyelenggaraan) Formula E itu, bukan menguntungkan, tapi menimbulkan kerugian. Ada potensi kerugian sehingga hal inilah kami ingin mempertanyakan kepada bapak Gubernur (Anies Baswedan) ya," jelas Rasyidi.

Terlebih kata Rasyidi, dalam penyelenggaraan Formula E anggarannya berasal dari APBD. Padahal berdasarkan laporan, anggaran DKI Jakarta mengalami defisit.

"Ini dikaitkan apa (dengan) temuan dari BPK, bahwa di dalam LHP BPK itu menunjukkan, bahwa anggaran Formula E itu harus menggunakan APBD. Oleh karena itu, kawan semua APBD pada saat ini dalam keadaan defisit," ujarnya.

"APBD kita itu hanya tercapai 88 persen, pendapatan kita hanya Rp 55 triliun, sedang kami sudah meminta (menargetkan) Rp 57 triliun, tapi kenyataannya tidak tercapai," sambung Rasyidi.

Ia menuturkan, jika acara tersebut dibatalkan oleh Pemprov DKI maka anggarannya bisa dialokasikan ke penanganan Covid-19.

"Sehingga hal demikian ini dalam kondisi Covid-19, lebih baik uang nya itu menurut kami, adalah dimanfaatkan dalam kemasyarakatan. Di dalam mengatasi pandemi Covid-19," ujarnya.