Suara.com - Tiga kabupaten dan satu kota di Jawa Tengah tidak mendapat jatah vaksin dari Kementerian Kesehatan. Hal itu terungkap dalam laporan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dr Yulianto Prabowo dalam Rapat Penanganan Covid-19 di Gubernuran, Senin (30/8/2021).
“Hari ini kita akan bagi vaksin sekaligus untuk 2 tahap, yang pertama kalau kita gabung slot 1 dan dua ini hampir satu juta dosis yaitu 992.140 dosis,” ujar Yulianto dalam rapat.
Tetapi, lanjut Yuli, dalam rincian alokasi vaksin dari Pemerintah Pusat itu ada empat daerah yang tidak mendapat alokasi vaksin untuk tahap pertama yakni Cilacap, Wonosobo, Kabupaten Magelang dan Kota Pekalongan.
“Untuk yang tahap kesatu, hari ini ada empat kabupaten kota yang tidak dapat bagian. Ini saya juga nggak tahu kenapa. Padahal justru (daerah) itu yang lebih banyak membutuhkan kok malah tidak mendapatkan, sama sekali, nol. Tetapi yang kedua dapat semuanya, alokasinya dari dinkes ada juga yang TNI Polri. Tapi kabupaten kotanya sudah dirinci,” kata Yulianto.
Usai rapat, Ganjar mengatakan perihal vaksinasi ini antusiasme di daerah sangat tinggi. Terbukti ketika Bupati Banyumas, Sragen, Karanganyar, Brebes, dan Kota Tegal bergantian meminta tambahan stok vaksin.
“Jadi mereka itu semangatnya wah top betul, bisa ngebut, bisa menyampaikan dengan bagus kepada masyarakat sehingga masyarakat antusias. Tapi vaksinnya masih kurang,” kata Ganjar.
Ganjar mengaku terus berkomunikasi dengan Kemeneks untuk menambah alokasi vaksin. Menurut Ganjar, tambahan yang sudah berjalan saat ini belum signifikan.
“Kalau kami bisa diijinkan oleh kementerian kesehatan, kasih dong kami lipatgandakan (stok vaksin) sampai 300 persen agar kami bisa ngejar karena mereka semangat,” ujarnya.
Terkait dengan adanya daerah yang hari ini tak mendapat alokasi vaksin, Ganjar telah mempertanyakan kepada Kemenkes.
Baca Juga: Perempuan Meninggal karena Peradangan Jantung di Selandia Baru, Terkait Vaksin Pfizer?
Persoalan utama menurutnya adanya pengaturan yang terlalu detil dalam alokasi vaksin. Kemenkes telah membagi jatah vaksin tidak hanya untuk kabupaten kota tetapi juga berdasarkan kelompok. Seperti organisasi masyarakat, titipan dari anggota DPR dan lain-lain.
Ia telah meminta Kemenkes agar tidak terlalu detail dalam pembagian alokasi vaksin. Selain merepotkan vaksinator, juga agar pembagian merata sesuai kebutuhan.
“Saya nggak ngerti nih, kepentingan pusat kayaknya terlalu jauhlah kalau membagi sampai tingkat detail itu. Ormas ini sekian, terus kemudian dari titipan DPR sekian, itu merepotkan kita di bawah. Karena yang di bawah ini akhirnya mereka ditarik, ‘ayo dong tempatku dulu ayo dong kelompokku dulu’, maka vaksinatornya repot,” tuturnya.
Ganjar menuturkan, pengaturan mendetail oleh Kemenkes terhadap alokasi vaksin dapat dilakukan. Jika kelompok-kelompok yang mendapatkan alokasi vaksin itu bisa membawa vaksinatornya sendiri.
“Sebab kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur diantara kepentingan yang utama. Dimana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan,” tandas Ganjar.
