Bukan Kebocoran NIK, Kemendagri Sebut Penyebar Data Pribadi Jokowi Bisa Dipidana

Suara.com - Seorang warganet mengunggah foto surat keterangan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa menyensor Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyebut adanya sanksi pidana bagi siapapun yang berusaha mengakses data kependudukan orang lain.

Zudan menilai kalau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam kategori kebocoran NIK. Namun, menurutnya hal tersebut menunjukkan kalau ada upaya untuk memperoleh informasi data milik orang lain.

"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata Zudan kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Sanksi yang dimakasud Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 95A menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat 3 dan data pribadi seperti diatur dalam pasal 86 ayat (1a) dapat dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 25 juta.

Selain itu, Zudan menganggap kalau aplikasi PeduliLindungi itu bisa diakses oleh siapapun. Demi keamanan data, maka menurutnya perlu adanya pemasangan keamanan yang berlapis.

"Saran saya untuk PeduliLindungi perlu 2 Factors Authentication (2FA), tidak hanya dengan NIK saja. Bisa dengan biometrik atau tanda-tangan digital," tuturnya.

Bukan hanya di aplikasi PeduliLindungi, nomor identitas kependudukan (NIK) masyarakat juga seringkali terpampang bebas di internet. Zudan menyebut kalau hal tersebut disebabkan masyarakat yang sering meninggalkan foto kopi KTP serta Kartu Keluarga (KK) saat mengurus administrasi.

Sebelumnya, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 di Twitter. Ternyata, surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.

Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.

Terlihat dari aktivitasnya, pengunggah dapat bebas mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti halnya ia bisa memeriksa sertifikat milik Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, ia menuding kalau Jokowi sudah menerima vaksin ketiga. Ia membuktikan hal tersebut dengan munculnya kolom surat vaksin ketiga milik Jokowi.

"Presiden sudah vaksin ketiga loh," kata @huftbosan pada Kamis (2/9/2021).

Akan tetapi tudingannya tersebut lantas dibantah oleh warganet lainnya. Menurut warganet lainnya kolom vaksin ketiga memang sudah tersedia, namun itu hanya menjadi kolom kosong.

"Belom kak, kalau sudah vaksin ke-3 keluar gambar sertifikatnya," ucap @bobbyhephap.

Hal serupa juga disampaikan oleh warganet lainnya yang menjelaskan apabila sudah menjalani vaksin, maka mestinya tanggal dan lokasinya akan muncul.

"Kalau sudah vaksin muncul tanggal vaksin dan lokasinya meski sertifikat belum muncul, itu baru dijadwalkan. Lagipula nanti ke depannya setiap tahun bakal suntik vaksin, kaya vaksin flu," kata @cimut.