Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk datang ke Kabupaten Banjarnegara pada Senin (6/9/2021). Sebelumnya, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat setempat pasca penangkapan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono oleh KPK.
Kedatangan Ganjar itu untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tetap berjalan dengan baik. Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin.
Setelah mengobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli (pungutan liar), gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu dan semuanya serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.
Ditemui usai acara, Ganjar menyebut sudah menandatangani surat penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati.
"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak wakil bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon dan responnya bagus," katanya.
Ganjar mengatakan, peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri.
Dalam arahannya, Ganjar memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Kabupaten Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semuanya serba elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," jelasnya.
Selain itu, unit pengendali gratifikasi juga harus dikelola. Ia mengusulkan agar menggandeng tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi di Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk me- reform (pembaruan) diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, enggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran dan dikontrol dengan baik. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
TERPOPULER
