REGIONAL:
Suara.com - Taliban akhirnya mengumumkan kabinet rezimnya, setelah berhasil menguasai ibu kota Kabul, beberapa pekan lalu.
Namun, nama-nama itu dianggap terlalu eksklusif dan tanpa representasi perempuan. Warga lantas menyuarakan protes dan mendapat jawaban berupa timah panas.
Taliban telah mengeluarkan sejumlah nama yang akan mengisi posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan baru di Afganistan.
Meski begitu, nama-nama yang diumumkan untuk memimpin negara baru yang disebut Taliban sebagai Emirat Islam Afganistan itu menuai kontroversi masyarakat dunia.
Pasalnya, terdapat sejumlah nama veteran Taliban yang masuk daftar hitam PBB. Salah satunya adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri.
Hassan sebelumnya menjabat sebagai menteri senior ketika rezim Taliban menguasai Afganistan di tahun 1990 dengan brutal dan represif.
Selain itu, Taliban tidak menunjukkan adanya itikad untuk mewujudkan janjinya membentuk pemerintahan yang inklusif dan mewakili setiap etnis di negara tersebut.
Posisi-posisi tertinggi kini diisi oleh para tokoh kunci Taliban dan jaringan Haqqani — divisi Taliban yang dikenal kerap melancarkan serangan mematikan.
Tidak satu pun dari nama-nama yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan baru itu adalah perempuan.
"Kami akan coba untuk memilih pejabat dari wilayah lain,” sebut juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, setelah pengumuman nama-nama petinggi pemerintahan dalam konferensi pers yang digelar di Kabul, Selasa (7/9/2021).
Zabiullah berdalih, struktur pemerintahan yang baru diumumkan ini masih bersifat interim.
Menilai aksi, bukan kata-kata
Struktur pemerintahan Taliban yang baru diumumkan diakui pemerintah Amerika Serikat (AS) cukup mengkhawatirkan.
Namun, AS menyatakan hanya akan memberi penilaian dari tindakan yang akan dilakukan, termasuk membiarkan warga Afganistan pergi dengan bebas.
"Kami melihat daftar nama yang diumumkan secara ekslusif berisikan anggota Taliban atau rekan terdekat dan tidak ada satu pun perempuan. Kami juga memberi catatan terhadap sejumlah rekan mereka dan rekam jejak sejumlah anggota,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, ketika Menteri Luar Negeri Antony Blinken menggelar pertemuan tentang Afganistan di Qatar.
TERPOPULER
