Taliban Umumkan Kabinet: Tak Ada Perempuan, Warga Dilarang Protes

Rabu, 08 September 2021 | 19:02 WIB
Taliban Umumkan Kabinet: Tak Ada Perempuan, Warga Dilarang Protes
Mullah Baradar Akhund, pemimpin senior Taliban [ANTARA]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Zabiullah berdalih, struktur pemerintahan yang baru diumumkan ini masih bersifat interim.

Menilai aksi, bukan kata-kata

Struktur pemerintahan Taliban yang baru diumumkan diakui pemerintah Amerika Serikat (AS) cukup mengkhawatirkan.

Namun, AS menyatakan hanya akan memberi penilaian dari tindakan yang akan dilakukan, termasuk membiarkan warga Afganistan pergi dengan bebas.

"Kami melihat daftar nama yang diumumkan secara ekslusif berisikan anggota Taliban atau rekan terdekat dan tidak ada satu pun perempuan. Kami juga memberi catatan terhadap sejumlah rekan mereka dan rekam jejak sejumlah anggota,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, ketika Menteri Luar Negeri Antony Blinken menggelar pertemuan tentang Afganistan di Qatar.

"Kami mengerti Taliban telah menunjukkan struktur ini sebagai kabinet pemerintahan. Namun, kami akan menilai Taliban dari tindakannya, bukan kata-katanya.”

Kemenlu AS kembali meminta Taliban untuk memberikan jalur aman bagi warga AS dan Afganistan yang ingin keluar dari negara itu.

Blinken sebelumnya mengatakan bahwa Taliban sudah bekerjasama selama warga tersebut memiliki dokumen perjalanan, meski para politisi partai Republik dan sejumlah aktivis menuding masih ada hambatan bagi pesawat charter.

Taliban yang baru, sama dengan Taliban yang lama? Tidak lama setelah daftar pejabat Taliban diumumkan, Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi rahasia Taliban yang belum pernah terlihat di muka publik sebelumnya, mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan yang baru akan "bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah.”

Baca Juga: Rumor Ambil Alih Pangkalan Militer AS di Afghanistan, Begini Jawaban Pemerintah China

Mullah Yaqoob, anak laki-laki pendiri Taliban dan mantan pemimpin tertinggi Mullah Omar, ditunjuk untuk menjabat sebagai menteri pertahanan, sementara posisi menteri dalam negeri diisi oleh Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan Haqqani.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI