Infografis
Lebanon berada dalam situasi pelik sudah sejak sebelum menyatakan diri tak sanggup membayar utang pada Maret 2020 silam.
Negara-negara donor dan IMF menyaratkan reformasi menyeluruh, dan audit ketat terhadap bank sentral sebelum dana bantuan dikucurkan. Tahun lalu, pemerintah Lebanon mengumumkan serangkaian kebiijakan sentral, antara lain reformasi di sektor listrik, restrukturisasi perbankan dan mencabut ikatan dengan mata uang dolar AS, yang sejak 1997 mengatrol nilai tukar Pound Lebanon.
Namun sejauh ini, rencana itu baru berupa janji politik. Status quo bagi raja-raja kecil, khususnya sektor perbankan sejauh ini pelit berbagi data audit dengan alasan menjaga kerahasiaan nasabah.
Namun menurut ekonom Lebanon, Mike Azar, reformasi di sektor perbankan dan restrukturisasi layanan publik bersifat krusial untuk memadu sepakat dengan IMF.
"Tidak ada yang bisa Anda tawarkan selain dua restrukturisasi besar ini,” kata dia kepada AFP.
Meski demikian, kelompok elit yang mendominasi Lebanon sejak Perang Saudara 1975-1990, diyakini berkepentingan merawat sistem perekonomian yang ada saat ini.
"Merestrukturisasi perusahaan negara akan berdampak besar pada partai-partai politik, karena sudah menjadi sumber keuangan mereka,” kata dia. "Bagaimana mungkin mereka akan bersedia menerima reformasi?” imbuhnya.
Sejak ledakan di pelabuhan
Beirut yang memaksakan lengsernya pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab, lebih dari setahun lalu, Lebanon diperintah oleh kabinet transisi dengan Diab sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Australia Tekuk Vietnam, Korsel Tundukkan Lebanon
Saat mengumumkan bubarnya kabinet transisi, Agustus silam, dia menyebut masalah terbesar Lebanon adalah "sistem korupsi” yang tidak hanya "mengakar kuat di semua lembaga negara” tetapi juga menjadi "lebih besar ketimbang negara,” dan sedemikian kuat sehingga negara "tidak lagi mampu melawannya,” kata dia seperti dilansir New York Times. rzn/pkp (afp, dpa, nytimes)
