Infografis
Keruntuhan ekonomi separah itu biasanya merupakan dampak perang, tulis Bank Dunia pada 31 Mei lalu. Tapi di Lebanon, krisis dipicu oleh pengeluaran negara yang eksesif dan menjerat Lebanon dalam tumpukan utang, serta praktik perbankan yang tidak berkesinambungan.
"Prioritas utama pemerintah adalah untuk mencegah negara kolaps,” kata Maha Yayha, direktur lembaga penelitian, Carnegie Middle East Center.
Subsidi harus direvisi ulang, dan jaring sosial hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Untuk itu, kabinet baru Lebanon didesak untuk melancarkan putaran baru perundingan dengan Dana Moneter Internasional, demi membuka keran bantuan senilai miliaran dolar AS.
Sejauh ini negosiasi antara kedua pihak terbentur klausul soal siapa yang akan menanggung risiko kerugian.
Lebanon berada dalam situasi pelik sudah sejak sebelum menyatakan diri tak sanggup membayar utang pada Maret 2020 silam.
Negara-negara donor dan IMF menyaratkan reformasi menyeluruh, dan audit ketat terhadap bank sentral sebelum dana bantuan dikucurkan. Tahun lalu, pemerintah Lebanon mengumumkan serangkaian kebiijakan sentral, antara lain reformasi di sektor listrik, restrukturisasi perbankan dan mencabut ikatan dengan mata uang dolar AS, yang sejak 1997 mengatrol nilai tukar Pound Lebanon.
Namun sejauh ini, rencana itu baru berupa janji politik. Status quo bagi raja-raja kecil, khususnya sektor perbankan sejauh ini pelit berbagi data audit dengan alasan menjaga kerahasiaan nasabah.
Namun menurut ekonom Lebanon, Mike Azar, reformasi di sektor perbankan dan restrukturisasi layanan publik bersifat krusial untuk memadu sepakat dengan IMF.
Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Australia Tekuk Vietnam, Korsel Tundukkan Lebanon
"Tidak ada yang bisa Anda tawarkan selain dua restrukturisasi besar ini,” kata dia kepada AFP.
