Suara.com - Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan efisiensi anggaran Pemilu di tengah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Permintaan efisiensi itu menyusul adanya anggaran Pemilu 2024 yang dinilai fantastis menyentuh angka Rp 86 triliun.
"KPU mengusulkan anggaran Rp 86 triliun untuk Pemilu dan Rp 26 triliun lebih untuk Pilkada. Saya ingin nanti di-exercise juga oleh KPU dan juga mungkin nanti Bawaslu dan DKPP. Itu terkait efisiensi anggaran," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa dalam rapat membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
Terpisah, Ketua KPU Ilham Saputra menjelaskan besaran anggaran yang diajukan ialah untuk penguatan infrastruktur KPU, termasuk pembangunan gedung.
Ilham menuturkan bahwa banyak dari kantor KPU yang masih menyewa atau dipinjamkam dari pemerintah daerah. Kendati begitu diakui Ilham pihaknya juga akan melakukan exercise setelah mendengar beberapa masukan terkait anggaran.
"Tentu kami lihat rasionalisasi kita terkait anggaran pemilu. Kemudian dengan simulasi yang dilakukan mendagri saya kira kita akan melakukan exercise lagi apakah masih bisa dimundurkan hari H pemilunya," kata Ilham.
Anggaran Bengkak, KPU Dikritik
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritisi bengkaknya anggaran tahapan Pemilu untuk 2024 senilai Rp 86 triliun. Ia meminta agar anggaran bisa dikecilkan mengingat situasi pandemi yang belum juga usai.
Terlebih kata Tito, anggaran tahapan Pemilu 2024 itu meningkat sangat jauh dibanding anggaran pada dua Pemilu sebelumnya. Sebagai catatan Tito merinci besaran anggaran Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2014 anggarannya senilai Rp 16 triliun dna Pemilu 2019 dengan anggaran Rp 27 triliun.
Baca Juga: Persoalan Masa Kampanye Pemilu 2024: KPU Usul 7 Bulan, Mendagri Minta Dipersingkat
"Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran Pemilu yang diajukan, ini baru baik dari KPU, Bawaslu, DKPP tapi kemarin membaca pengajuan Rp 86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
"Karena ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 triliun ke Rp 27 triliun ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," sambungnya.
Kritik mengenai anggaran Pemilu 2024 yang membengkak juga disampaikan pimpinan Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang merasa heran besarnya anggaran itu justru diperuntukan untuk para penyelenggara bukan pembiayaan tahapan Pemilu.
"Kalau sekarang kan untuk 2024 itu mereka membutuhkan Rp 86 T, yang mestinya cukup sampai Rp 20 T, kita tanya kenapa bengkak? Untuk KPPS. Jadi anggaran ini bisa meningkat jauh hanya untuk pembiayaan para penyelenggara, bukan pembiayaan tahapan," kata Junimart.
Karena itu Junimart meminta KPU agar mempertimbangkan kembali besaran anggaran untuk Pemilu 2024 dalam rangka pemilihan ekonomi nasional di masa pandemi.
"Tolong diperhatikan. Jadi buatlah tahapan yang baik dan jangan sekali-sekali bicara irisan, irisan itu kan kita yang buat, kalau kita mau bertengkar ya bertengkar saja kita, jadi irisan itu ada kalau kita buat irisan," kata Junimart.
