Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritisi bengkaknya anggaran tahapan Pemilu 2024 hingga sebesar Rp86 triliun. Ia meminta agar anggaran bisa dikecilkan mengingat situasi pandemi yang belum juga usai.
Terlebih, kata Tito, anggaran tahapan Pemilu 2024 itu meningkat sangat jauh dibanding anggaran pada dua Pemilu sebelumnya. Sebagai catatan Tito merinci besaran anggaran Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2014 senilai Rp16 triliun dan Pemilu 2019 sebesar Rp 27 triliun.
"Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran Pemilu yang diajukan, ini baru baik dari KPU, Bawaslu, DKPP tapi kemarin membaca pengajuan Rp86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
"Karena ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 triliun ke Rp27 triliun ke Rp86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," sambungnya.
Kritik mengenai anggaran Pemilu 2024 yang membengkak juga disampaikan pimpinan Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang merasa heran besarnya anggaran itu justru diperuntukan untuk para penyelenggara bukan pembiayaan tahapan Pemilu.
"Kalau sekarang kan untuk 2024 itu mereka membutuhkan Rp86 triliun, yang mestinya cukup sampai Rp20 triliun, kami tanya kenapa bengkak? Untuk KPPS. Jadi anggaran ini bisa meningkat jauh hanya untuk pembiayaan para penyelenggara, bukan pembiayaan tahapan," ujar Junimart.
Karena itu, Junimart meminta KPU agar mempertimbangkan kembali besaran anggaran untuk Pemilu 2024 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.
"Tolong diperhatikan. Jadi buatlah tahapan yang baik dan jangan sekali-sekali bicara irisan. Irisan itu kan kita yang buat, kalau kita mau bertengkar ya bertengkar saja kita, jadi irisan itu ada kalau kita buat irisan," kata Junimart.
TERPOPULER
