Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat forum tukang kritik presiden atau TKP. Hal itu menyusul diundangnya Suroto ke Istana usai membentangkan poster saat kunjungan Presiden di Blitar, namun ditangkap aparat.
Adi mempertanyakan undangan serupa tidak sampai kepada mereka yang juga sama mendapat perlakuan seperti Suroto saat melakukan kritik. Karena itu Adi memandang pemerintah tidak serius dalam memberikan kesan bahwa presiden tidak anti kritik.
"Iya, kan kalau mau serius orang-orang yang mengkritik di mana-mana panggil saja. Bikin forum tukang kritik presiden, itu jauh lebih mantap," kata Adi dalam diskusi daring, Minggu (19/9/2021).
Menurut Adi, forum semacam itu patut dipertimbangkan. Sebab pemanggilan terhadap Suroto ke Istana saat ini hanya timbul kesan bahwa pemerintah ingin menutup kritik baik itu terhadap presiden maupun kepolisian.
"Apa susahnya mengundang mereka yang selalu berdenyut setiap saat mengkritik presiden, mulai dari BEM, mulai dari LSM, misalnya bikin zoom secara berkala setiap bulan sekali. Artinya, ada semacam kontes untuk mengkritik secara pedas presiden ah itu baru mantap demokrasi kita," tutur Adi.
Karena itu Adi menganggap anggapan pemerintah tidak anti kritik memang harus dibuktikan secara tindakan, tidak sekadar dengan pernyataan semata. Mengingat meski presiden berujar terbuka terhadap kritik namun implementasi di lapangan jauh berbeda dilakukan oleh aparat.
"Kalau hanya sebatas menyatakan presiden anti kritik, silakan dikritik, tapi setelah itu tidak ada jaminan apapun bagi yang mengkritik. Ya pemanggilan Pak Suroto ini hanya sebatas sandiwara drama-drama," kata Adi.
Sebelumnya, Adi Prayitno mengatakan publik tidak yakin bahwa dipanggilnya Suroto peternak ayam ke Istana Negara merupakan upaya pemerintah menghilangkan kesan Presiden Jokowi anti kritik.
Kendati langkah pemanggilan Suroto ke Istana memang positif, namun Adi mempertanyakan langkah serupa tidak dilakukan Jokowi terhadap pengkritiknya yang lain.
"Saya kira memang langkah positif. Ini untuk menutupi seakan-akan presiden anti kritik, tapi kan publik tidak terlampau yakin ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan kesan itu. Karena luka-luka yang terkait dengan persoalan demokrasi kita kan gak selesai," kata Adi.
"Ini yang dipanggil cuma Pak Suroto, yang lainnya gimana? kan begitu," sambung Adi.
Adi menilai pemanggilan Suroto ke Istana itu justru menimbulkan kesan paradoks dari pemerintah. Ia mengatakan wajah pemerintah di sisi depan memang terlihat manis di mana Jokowi menyatakan terbuka terhadap kritik dan kebebasan berekspresi.
Namun di sisi lain seseorang yang menyinggung presiden bisa menjadi kejaran polisi. Hal itu sudah banyak dicontohkan. Adi menyebutkan semisal mural bergambar mirip Jokowi hingga mural berkonten kritik yang mendapat reaksi aparat kepolisian.
Di luar kasus mural. ada juga sejumlah mahasiswa yang mendapat tindakan represif aparat hanya karena membentangkan poster saat kunjungan Jokowi. Di mana hal serupa juga dialami Suroto yang belakangan diundang hadir ke Istana.
"Ini yang saya sebut sebagai paradoks demokrasi kita. Satu sisi seakan-akan diperbolehkan, tapi setelah mengkritik berekspresi, mention nama pak presiden tidak ada jaminan apapun tidak ada hubungannya dengan kepolisian," kata Adi.
TERPOPULER
