Boroujerdi: Masyarakat Tak Anggap Putra Shah Terakhir Iran Reza Pahlavi Ada

Suara.com - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa masyarakat Iran tidak menganggap serius keberadaan Reza Pahlavi, putra mahkota sekaligus keturunan Shah terakhir Iran.

Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi menanggapi kemunculan Reza Pahlavi pasca serangan terhadap Teheran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.

“Kami di Iran, masyarakat negara kami, tidak menganggap ada dan tidak menganggap serius orang yang tadi disebutkan,” kata Boroujerdi dalam konferensi pers di kediaman dinas Dubes Republik Islam Iran di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Ia mengakui bahwa di Iran memang terdapat protes dan ketidakpuasan di sebagian kalangan masyarakat. Namun, menurut Boroujerdi, hal tersebut tidak berkaitan dengan Reza Pahlavi dan tidak membuat sosok tersebut dipandang relevan.

“Tetapi pihak yang protes dan tidak puas pun di Iran tidak menganggap orang ini sebagai orang yang serius dan saya rasa media juga menganggapnya demikian,” ujarnya.

Boroujerdi kemudian menyinggung sejarah politik Iran, khususnya peristiwa kudeta tahun 1953 yang berujung pada Revolusi Iran 1979. Menurutnya, rangkaian peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Amerika Serikat.

“Saya rasa mereka sudah pernah melakukan hal ini pada tahun 1953 melalui sebuah kudeta. Amerika Serikat mencoba untuk menyerang demokrasi di negara kami dengan mengembalikan Shah Iran pada saat itu,” tutur Boroujerdi.

Ia menambahkan, jika Amerika Serikat benar-benar menginginkan demokrasi bagi Iran, maka tidak seharusnya sejarah menunjukkan rakyat Iran harus turun ke jalan pada 1979 untuk menjatuhkan pemerintahan Shah melalui revolusi.

“Apabila memang mereka adalah pihak yang mengharapkan demokrasi bagi Iran, mengapa masyarakat Iran harus turun ke jalanan pada tahun 1979 melalui sebuah revolusi menjatuhkan pemerintahan Shah di sana,” katanya.

Pernyataan Dubes Iran ini mempertegas sikap resmi Teheran bahwa Reza Pahlavi tidak memiliki legitimasi politik di mata masyarakat Iran, meski namanya kembali mencuat di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.