Suara.com - Komisi I DPR menyoroti perhatian serius rencana Australia yang akan membangun kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik bersama Amerika Serikat, dan Inggris. Lantaran itu, Komisi I menanyakan sejauh mana upaya diplomasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri RI.
Pertanyaan itu ditujukan langsung kepada Wamenlu Mahendra Siregar dalam rapat dengan Komisi I DPR. Anggota Komisi I Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mempertanyakan perihal adanya AUKUS tersebut.
Rizki mengatakan, konsep Indo Pasific dengan peaceful approach dalam mengatasi Laut China Selatan yang selalu digadang Amerika Serikat sudah kolaps atau gagal. Hal itu seiring adanya kesepakatan pembuatan kapal selam bertenaga nuklir dengan Australia.
Dia melanjutkan, adanya kapal selam bertenaga nuklir nantinya akan berimplikasi terhadap pertahanan dan kedaulatan.
"Jadi sudah kah ada collective approach, effort bersama secara kolektif di tingkat ASEAN untuk bisa memitigasi permasalahan terkait dengan adanya AUKUS Pact, karena ini isu serius pak?" tanya Rizki kepada Wamenlu, Rabu (22/9/2021).
Merujuk sejumlah pernyataan pejabat negara lain, Rizki berpandangan, isu mengenai AUKUS memang harus disikapi dengan serius oleh Indonesia.
Dia mengharapkan ada upaya diplomasi lebih jauh yang dapat dilakukan melalui Kemenlu.
"Ini isu klasik balik ke dunia dan ini terjadi di wilayah kita. Mungkin bapak presiden atau ibu menteri keuangan belum punya pandangan yang berorientasi ke sana, tapi saya harapkan ada upaya diplomasi yang sudah bukan berlandaskan diplomasi kopi lagi pak, kita bisa memberikan soft touch tapi ini waktunya untuk hard diplomacy menurut saya," ujar Rizki.
Hal serupa juga diucapkan Anggota Komisi I Fraksi Golkar Dave Laksono. Dia mempertanyakan, mengenai komunikasi yang telah dilakukan para duta besar maupun menteri liar negeri di kawasan ASEAN dalam menyikapi AUKUS.
Baca Juga: Australia Mau Punya Kapal Selam Nuklir, Indonesia dan China Langsung Bereaksi
"Tentu kita terus mendorong agar adanya diplomasi dan kita harus gunakan forum-forum yang ada, seperti sekarang di UN (United Nations), ibu Menlu bisa menyampaikan hal ini menegaskan sikap kita," ujar Dave.
Dave mengatakan, Indonesia harus bisa menggunakan UN Forum itu untuk menegaskan dan mendorong perdamaian di kawasan.
"Kita gunakan forum ini juga untuk melakukan pembelaan diri kita dan juga menegaskan terus mendorong perdamaian di wilayah kita," kata Dave.
Sementara itu, Wamenlu Mahendra memilih menanggapi berbagai masukan dan tanggapan dari Komisi I secara tertutup, termasuk menyoal AUKUS.
Terpisah, usai rapat, Mahendra menjelaskan ihwal memilih melakukan rapat secara tertutup.
"Kalau jawaban sama dengan yang saya sampaikan. Karena tertutup karena background saja," ujarnya.
