Komisi I DPR Soroti AUKUS: Bukan lagi Diplomasi Kopi, Waktunya Hard Diplomacy

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Rabu, 22 September 2021 | 16:10 WIB
Komisi I DPR Soroti AUKUS: Bukan lagi Diplomasi Kopi, Waktunya Hard Diplomacy
Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu Mahendra Siregar. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Komisi I DPR menyoroti perhatian serius rencana Australia yang akan membangun kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik bersama Amerika Serikat, dan Inggris. Lantaran itu, Komisi I menanyakan sejauh mana upaya diplomasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri RI.

Pertanyaan itu ditujukan langsung kepada Wamenlu Mahendra Siregar dalam rapat dengan Komisi I DPR. Anggota Komisi I Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mempertanyakan perihal adanya AUKUS tersebut.

Rizki mengatakan, konsep Indo Pasific dengan peaceful approach dalam mengatasi Laut China Selatan yang selalu digadang Amerika Serikat sudah kolaps atau gagal. Hal itu seiring adanya kesepakatan pembuatan kapal selam bertenaga nuklir dengan Australia.

Dia melanjutkan, adanya kapal selam bertenaga nuklir nantinya akan berimplikasi terhadap pertahanan dan kedaulatan.  

"Jadi sudah kah ada collective approach, effort bersama secara kolektif di tingkat ASEAN untuk bisa memitigasi permasalahan terkait dengan adanya AUKUS Pact, karena ini isu serius pak?" tanya Rizki kepada Wamenlu, Rabu (22/9/2021).

Merujuk sejumlah pernyataan pejabat negara lain, Rizki berpandangan, isu mengenai AUKUS memang harus disikapi dengan serius oleh Indonesia.

Dia mengharapkan ada upaya diplomasi lebih jauh yang dapat dilakukan melalui Kemenlu.

"Ini isu klasik balik ke dunia dan ini terjadi di wilayah kita. Mungkin bapak presiden atau ibu menteri keuangan belum punya pandangan yang berorientasi ke sana, tapi saya harapkan ada upaya diplomasi yang sudah bukan berlandaskan diplomasi kopi lagi pak, kita bisa memberikan soft touch tapi ini waktunya untuk hard diplomacy menurut saya," ujar Rizki.

Hal serupa juga diucapkan Anggota Komisi I Fraksi Golkar Dave Laksono. Dia mempertanyakan, mengenai komunikasi yang telah dilakukan para duta besar maupun menteri liar negeri di kawasan ASEAN dalam menyikapi AUKUS.

baca juga

"Tentu kita terus mendorong agar adanya diplomasi dan kita harus gunakan forum-forum yang ada, seperti sekarang di UN (United Nations), ibu Menlu bisa menyampaikan hal ini menegaskan sikap kita," ujar Dave.

Dave mengatakan, Indonesia harus bisa menggunakan UN Forum itu untuk menegaskan dan mendorong perdamaian di kawasan.

"Kita gunakan forum ini juga untuk melakukan pembelaan diri kita dan juga menegaskan terus mendorong perdamaian di wilayah kita," kata Dave.

Sementara itu, Wamenlu Mahendra memilih menanggapi berbagai masukan dan tanggapan dari Komisi I secara tertutup, termasuk menyoal AUKUS.

Terpisah, usai rapat, Mahendra menjelaskan ihwal memilih melakukan rapat secara tertutup.

"Kalau jawaban sama dengan yang saya sampaikan. Karena tertutup karena background saja," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Australia Mau Punya Kapal Selam Nuklir, Indonesia dan China Langsung Bereaksi

Australia Mau Punya Kapal Selam Nuklir, Indonesia dan China Langsung Bereaksi

Jabar | Jum'at, 17 September 2021 | 13:10 WIB

Aliansi Indo-Pasifik Baru, Australia Akan Punya Kapal Selam Nuklir

Aliansi Indo-Pasifik Baru, Australia Akan Punya Kapal Selam Nuklir

News | Kamis, 16 September 2021 | 15:52 WIB

Sebelum KRI Nanggala Tenggelam, Kapal Selam Nuklir Prancis Lewat Indonesia

Sebelum KRI Nanggala Tenggelam, Kapal Selam Nuklir Prancis Lewat Indonesia

Jawa Tengah | Senin, 26 April 2021 | 10:34 WIB

Terkini

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

Bogor | Rabu, 16 September 2026 | 22:21 WIB

×