Berkaca Kasus Luhut, Pengamat: Di Negara yang Hukumnya Bisa Diatur, Pejabat Berani Serang

Suara.com - Maraknya pejabat yang melaporkan orang atau lembaga yang mengkritik, kepada polisi, menjadi sorotan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin.

Terbaru Menko Marvest RI Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. 

Dia menilai, langkah para pejabat negara yang membuat laporan polisi terhadap masyarakat sipil usai dikritik menunjukkan sistem hukum di suatu negara masih bisa diatur. 

"Di negara yang hukumnya masih bisa diatur dan dimainkan, maka pejabat negara akan berani dan sangat berani menyerang balik para pengkritik," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (22/9/2021). 

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi preseden buruk untuk masyarakat sipil. Bahkan dia menyebut, jika ke depan bisa berdampak pada masyarakat sipil yang akan takut ketika ingin menyampaikan kritik terhadap pejabatnya. 

"Karena jika mengkritik, lalu membuka kasus pejabat dilaporkan balik, maka rakyat akan semakin takut untuk mengkritik dan mengungkap borok-borok dan indikasi-indikasi atau dugaan korupsi para pejabat," tuturnya. 

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, pada kekinian sangat mungkin untuk seorang pejabat negara menggunakan infrastruktur hukum untuk membungkam para pengkritik. 

"Bisa saja para pejabat atau siapapun yang punya kekuasaan," katanya. 

Laporan Luhut

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut melaporkan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan bersama Direktur Lokataru, Haris Azhar dengan dugaan telah menyebarkan fitnah dan kabar bohong alias hoaks.

Luhut berdalih melaporkan Haris Azhar dan Fatia demi mempertahankan nama baik dirinya, anak, serta cucu. 

"Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah (meminta Haris Azhar dan Fatia) minta maaf enggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/9/2021). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus sebelumnya mengatakan telah menerima laporan Luhut pagi tadi. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.

Dalam laporannya, Luhut turut menyertakan barang bukti video yang diduga diunggah oleh akun YouTube milik Haris Azhar.

"Laporan polisi sudah kita terima, nanti akan kita arahkan kepada Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Yusri.

Menurut Yusri, laporan yang dilayangkan oleh Luhut itu, nantinya akan terlebih dahulu dipelajari oleh penyidik. Sebelum akhirnya memutuskan akan dinaikkan ke tahap penyelidikan atau tidak.

"Apakah ini memang akan naik ke tingkat penyelidikan kami akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi lengkap, termasuk saksi-saksi ke depan. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa karena ini baru saja laporan polisinya datang, dibuatkan," katanya.