Kampanye Peringatan Hari Tani Nasional, Delapan Massa FPR Diamankan Polisi

Suara.com - Sebanyak delapan orang yang tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) ditangkap usai menggelar kampanye global untuk menyikapi pertemuan tingkat tinggi UN-Food System Summit dan rangkaian memperingati Hari Tani Nasional 2021.

Kampanye tersebut berlangsung di Taman Aspirasi sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam siaran pers yang diterima Suara.com, massa FPR yang juga tergabung dalam Global People Summit (GPS) baru saja membuka banner dan langsung diadang oleh pihak kepolisian. Sebanyak 8 orang yang ditangkap tersebut langsung dibawa ke Mapolrestro Jakarta Pusat.

"Aksi demonstrasi yang dilakukan di Jakarta di hadapi dengan penangkapan oleh Kepolisian Jakarta Pusat. Peserta aksi baru membuka aksi kemudian pihak kepolisian membubarkan aksi dan membawa delapan orang peserta aksi ke kantor polisi," demikian pernyataan tertulis yang disampaikan FPR.

Mereka yang dibawa ke Mapolrestro Jakarta Pusat adalah Kurniawan Sabar selaku Direktur INDIES, Symphati Dimas selaku Ketua PP FMN, Adzkia dari INDIES, Aufa dari FMN UI, Suib, Bayu, Oktio, dan Krisna dari FMN Unas.

Terhadap perlakukan tersebut, FPR meminta agar delapan orang tersebut harus segera dibebaskan tanpa syarat. Artinya, mereka yang diamankan harus segera dibebaskan tanpa harus menjalani proses pemeriksaan.

"Bebaskan sekarang juga tanpa syarat, tanpa kekerasan fisik, tanpa pemeriksaan paksa dari seluruh peserta aksi Front perjuangan Rakyat hari ini," tegas FPR.

Ihwal aksi dalam rangka Hari Tani Nasional, FPR juga menyerukan sejumlah tuntutan, yakni:

1. Menghentikan perberlakuan seluruh kebijakan dan keputusan penanganan Covid-19 yang menyebabkan lahirnya biaya dan beban hidup baru bagi rakyat Indonesia. Akhiri seluruh setifikasi vaksinasi berbayar, pemeriksaan Covid-19 berbayar untuk keperluan transportasi. Pemerintah harus bertanggung jawab atas seluruh dampak kehancuran upah dan pendapatan serta bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan rakyat karena dan selama Covid-19.
2. Menghentikan seluruh bentuk aktivitas penanganan Vaksin yang sama-rataisme antara desa dan kota, masyarakat dengan mobilitas tinggi dan tidak, daerah padat dan tidak, dan berbagai bentuk pembatasan yang berlebihan dan tidak diperlukan di pedesaan yang sudah terbatas dan terisolasi.
3. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pangan rakyat yang cukup dan murah di desa dan kota, produksi kaum tani yang murah, dan nilai tukar kaum tani, peternak, nelayan yang adil. Pemerintah harus menghentikan pembangunan Food Estate untuk pemenuhan pangan nasional, pangan nasional harus diproduksi oleh kaum tani sendiri.
4. Segera jalankan LAND REFORM SEJATI sebagai satu-satunya jalan untuk mengahiri sistem pertanian terbelakang yang menyebabkan kesengsaraan panjang kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Tanpa Land Reform sejati Indonesia selamanya hidup dalam sistem konyol imperialisme. Tenaga produktif Indonesia hanya digerakkan untuk produksi pertanian komoditas berorientasi ekspor bersandar pada kapital asing agar terus bergantung pada impor berbagai jenis keperluan pangan dan keperluan vital nasional lainnya.
5. Laksanakan LAND REFORM SEJATI untuk mengakhiri MONOPOLI TANAH oleh negara dan para tuan tanah besar lainnya berserta sewa tanah dan riba serta upah buruh tani yang sangat rendah yang lahir karena monopoli tanah tersebut.
6. Laksanakan LAKSANAKAN LAND REFORM sebagai jalan untuk melestarikan hutan dan lingkungan serta mengakhiri secara fundamental seluruh bencana alam yang mematikan seperti banjir dan longsor serta kekeringan dan kebakaran lahan.
7. Segera hentikan seluruh kebijakan industri palsu, kemajuan antifisial yang anti rakyat seperti pembangunan pabrik olahan nikel, baterei, kendaraan listrik, yang tidak mendesak dan diperlukan. Sementara kaum tani dan klas buruh sangat menderita karena mesin dan alat kerja pertanian sepenuhnya impor, sangat terbatas dan mahal.
8. Segera bangun industri nasional untuk mesin dan peralatan maju tetapi sederhana dan murah untuk kaum tani dan manufaktur keperluan hidup rakyat Indonesia sendiri.