Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Dari hasil survei itu disebut tingkat kepercayaan publik menurun terhadap KPK. Lembaga antikorupsi hanya menempati posisi keempat.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hasil survei tersebut menjadi bahan masukan bagi KPK untuk melakukan perbaikan.
"KPK mengapresiasi lembaga survei sebagai pihak yang terus konsisten mengukur dan memotret persepsi publik dan menyampaikan feedback-nya. Feedback dari masyarakat sangat berarti bagi KPK untuk introspeksi dan melakukan perbaikan ke depannya," kata Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (28/9/2021).
Kendati demikian, Ali mengatakan upaya pemberantasan korupsi adalah proses yang panjang, hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung.
"Dalam penanganan sebuah perkara, publik mungkin bisa langsung melihat bagaimana KPK menangkap para pelaku dan memulihkan kerugian negaranya.
Namun pada upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, kita butuh waktu untuk bisa menikmati hasil dari perbaikan sistem dan penanaman nilai antikorupsi kepada orang-per-orang," jelasnya.
"Oleh karenanya, KPK berharap bisa memperoleh indikator dan hasil pengukuran detilnya agar bisa mempelajari poin-poinnya secara rinci," tambah Ali.
Mengutip dari Antara, berdasarkan hasil survei Indikator Politik terkait tingkat kepercayaan pada lembaga, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun.
"Ini ada penurunan tingkat "trust" terhadap KPK. Biasanya KPK kalau tidak nomor 2 nomor 1 mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya tetapi sekarang sudah melorot ke peringkat empat dilihat dari tingkat "trust" publik terhadap KPK sudah kesalip sama polisi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis Temuan Survei Nasional "Evaluasi Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-Isu Terkini" yang disiarkan kanal Youtube Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/9).
Hasil survei itu menempatkan KPK pada posisi keempat. Sementara posisi tertinggi diraih oleh TNI, kemudian kedua, Presiden, ketiga Polri. Sedangkan posisi kelima ditempati Kejaksaan dan diikuti MPR, DPD, DPR, dan partai politik di urutan selanjutnya.
TERPOPULER
