REGIONAL:
Suara.com - Program solidaritas tiga pihak Partai Keadilan Sejahtera yang salah satu isinya mengizinkan kader yang mampu secara moril dan materiil berpoligami dengan mengutamakan meminang janda, mendapat kritik tajam dari sejumlah kalangan.
Suara kritik, antara lain menyatakan poligami merupakan ranah pribadi dan sebaiknya jangan dijadikan komoditas politik, apalagi menjadi program politik.
Suara kritik yang lain menyebut kebijakan tersebut telah merendahkan perempuan berstatus janda, "Seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka."
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut apa yang dilakukan PKS, "Tidak pas parpol masuk ke wilayah private seperti itu."
Walaupun agama Islam membolehkan seorang lelaki berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, tidak ada tradisi, dimana poligami diurus atau dikampanyekan oleh kekuasaan negara atau otoritas publik, kata Arsul.
"Bahkan para alim ulama saja sangat hati-hati ketika bicara soal poligami dengan cara tidak melakukan pemberian fatwa atau nasihat secara terbuka," ujar Arsul.
Bagaimana sikap PPP terhadap poligami? Arsul mengatakan partainya ingin mengikuti tradisi Islam, "yang berhati-hati dan mengembalikan soal poligami ini pada umumnya ke pribadi masing-masing dan dalam lingkup wilayah private."
Komunitas Save Janda dalam pernyataan sikap mereka mengecam program tersebut. Program tersebut dinilai mendorong kader PKS melakukan poligami dengan janda dan dinilai merendahkan perempuan yang berstatus janda.
“Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka. Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut,” kata Founder Komunitas Save Janda Mutiara Proehoeman.
Mutiara mengimbau kepada semua pihak untuk berhenti memposisikan perempuan sebagai obyek.
Pernikahan bukanlah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan. Pernikahan adalah kesepakatan bersama dua belah pihak sebagai subyek, yang didasari oleh kesadaran, cinta dan kasih sayang antara keduanya, kata Mutiara.
Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami dia nilai sebagai narasi kemunduran yang mengkhianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
“Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda. Tapi tentu saja solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami. Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan. Anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh, bukan mempoligami ibunya,” kata Mutiara.
Menurut penjelasan Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat poligami sudah diatur dalam agama dan dilakukan oleh Rasul.
Tetapi berpoligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat.
“Karena kebolehan ini supaya maslahat intinya kan samawa, sakinah-mawaddah-warahmah, supaya di situ kerangkanya."
"Maka perlu etika dan perlu diatur, makanya kita bikin etikanya. Di antaranya ya bagi yang punya kemampuan membantu para fakir miskin, membantu anak yatim, dan seterusnya.”
Dalam program Unit Pembinaan Anggota poin delapan disebutkan: Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu. Mengutamakan pilihannya kepada aromil (janda) dan awanis.
Aturan tersebut, kata Surahman, sudah melalui kajian mendalam di internal partai. PKS telah membentuk Komisi Keluarga Sakinah. Mayoritas anggota komisi tersebut perempuan.
“Sudah (disepakati), saya sebagai ketua sudah tanda tangan, ibu-ibu sudah melakukan kajian. Sudah koordinasi dengan Presiden PKS ada masukan-masukan, minggu kemarin, dan baru bismillah saya tanda tangan,” ujarnya. [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER