Suara.com - Mayoritas warga lebih mendukung negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD, dibanding dengan hanya menurut ajaran agama Islam. Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) terkait dengan sikap publik pada Pancasila dan ancaman komunis.
Survei tersebut dilakukan terhadap 1.220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981.
Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error 3,19 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Manager Program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, komitmen publik pada Pancasila dan UUD sangat kuat.
Ada 77 persen yang menyatakan setuju pada pandangan negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu ajaran agama, yakni Islam. Melainkan, menurut kesamaan di antara berbagai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD.
Adapun yang setuju negara dan pemerintahan dijalankan hanya menurut ajaran agama Islam 16 persen. Sementara ada 7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
"Komitmen warga pada negara dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan ajaran agama Islam, cukup tinggi dan dan menguat dalam 7 tahun terakhir,” kata Saidiman dalam rilis daring, Jumat (1/10/2021).
Saidiman pun lantas membeberkan tren hasil survei sejak 2014. Pada survei Juli 2014, hanya ada 57 persen warga yang menyatakan negara dan pemerintahan tidak boleh dijalankan hanya menurut satu agama, yakni Islam. Sementara tahun ini ada 77 persen.
"Sementara dukungan pada pandangan negara dan pemerintahan harus dijalankan hanya menurut ajaran Islam mengalami penurunan. Pada survei Juli 2014 ada 26 persen warga yang menyetujui pandangan ini. Angka ini menurun menjadi 16 persen pada September 2021," katanya.
Untuk diketahui, para responden dalam survei ini diwawancarai secara langsung tatap muka oleh pewawancara terlatih.
Qualitiy control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel supervisor.
TERPOPULER
