Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Isu PKI Sedang Bangkit

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:44 WIB
Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Setuju dengan Isu PKI Sedang Bangkit
Ilustrasi Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat menguasai jawa tengah. [Suara.com/Rochmat]

Suara.com - Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) mengeluarkan hasil survei terbarunya terkait sikap publik terhadap Pancasila dan ancaman komunisme. Hasilnya, sebanyak 84 persen responden tak setuju, jika saat ini Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit.

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.220 responden dengan responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 981. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling itu memiliki margin of error 3,19 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Awalnya, responden diberikan pertanyaan seperti berikut;

'Ada yang berpendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air. Apakah bapak/ibu setuju dengan pendapat itu?'

Manager Program SMRC Saidiman Ahmad menyampaikan, mayoritas responden menjawab tidak setuju dengan pendapat sekarang PKI bangkit kembali.

"Mayoritas warga, 84 persen tidak setuju dengan pendapat bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)," kata Saidiman dalam rilis secara daring, Jumat (1/10/2021).

Adapun yang menyatakan setuju dengan pendapat PKI sedang bangkit saat ini, yakni hanya sebesar 14 persen. Sedangkan responden yang tidak memberikan jawabannya ketika disurvei ada 2 persen.

"Dari 14 persen yang tidak setuju ada 49 persen atau 7 persen dari total populasi menyatakan sudah menjadi ancaman nyata bagi negara. Ada 24 persen atau 3 persen dari populasi menyatakan isu kebangkitan PKI sedikit sudah menjadi ancaman," tuturnya.

Lebih lanjut, Saidiman mengatakan, secara tren dalam lima tahun terakhir, yang percaya terhadap isu kebangkitan PKI cenderung stabil. Jumlahnya rata-rata hanya pada kisaran 10-16 persen.

baca juga

Untuk diketahui, para responden dalam survei ini diwawancarai secara langsung tatap muka oleh pewawancara terlatih.

Qualitiy control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel supervisor.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kata Mereka soal G30S, Silet hingga Wacana Basi Tiap Tahun

Kata Mereka soal G30S, Silet hingga Wacana Basi Tiap Tahun

News | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 15:15 WIB

Suara Senyap Orang-orang yang Hidup dengan Stempel PKI Bagian 2 (Habis)

Suara Senyap Orang-orang yang Hidup dengan Stempel PKI Bagian 2 (Habis)

Jogja | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 11:08 WIB

Alasan TVRI Tak Tayangkan Film Pengkhianatan G30S PKI

Alasan TVRI Tak Tayangkan Film Pengkhianatan G30S PKI

Riau | Jum'at, 01 Oktober 2021 | 09:49 WIB

Terkini

TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI

TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 07:10 WIB

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

×